Mengantisipasi potensi karhutla di wilayah rawan pada tahun 2023 dan evaluasi pengendalian karhutla 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Karhutla dan Antisipasi Musim Kemarau 2023 secara hybrid (28/12/2022).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, dilaksanakan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam menghadapi prediksi curah hujan tahun 2023 yang berada kategori normal dan sedikit lebih rendah bila dibandingkan tahun 2022.
Siti Nurbaya menekankan perlunya perhatian dan antisipasi karhutla yang terus diwaspadai di Provinsi Sumatera bagian utara seperti Aceh, Riau, dan juga Kalimantan Barat. Kejadian karhutla yang terjadi dan utamanya pada tahun 2019 memberikan pelajaran untuk menerapkan instrumen solusi permanen.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencetuskan instrumen dalam pengendalian karhutla antara lain mengembangkan sistem pemantauan dan monitoring karhutla meliputi analisis iklim, monitoring hotspot dengan tambahan analisis wilayah.
“Selain itu kita harus melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) khususnya untuk pembasahan gambut dan mengurangi hotspot pada provinsi rawan karhutla. Tidak kalah penting kita harus melaksanakan patroli pengendalian karhutla dan melaksanakan manajemen gambut,” jelas Siti Nurbaya.
Di tingkat tapak melalui Pembentukan Satuan Tugas Terpadu yang timnya terdiri dari Manggala Agni, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Masyarakat Peduli Api (MPA), kepala desa serta tokoh masyarakat untuk melaksanakan deteksi dini. Disamping itu kesiapan posko teknis di lapangan yang didukung oleh penguatan penegakan hukum.
Pengelolaan gambut dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang mengelola kawasan hutan atau lahan khususnya pada lahan gambut yang harus melaksanakan pengelolaan gambut dengan memperbaiki Rencana Karya Tahunan (RKT), Rencana Karya Dua puluh tahun (RKD) serta mengelola areal gambutnya dengan memasang alat monitoring tinggi permukaan air tanah gambut, sehingga setiap saat dapat informasi kondisi real di lapangan guna dilakukan penanganannya.
“Paling penting dalam pengendalian karhutla adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” jelas Siti Nurbaya.
Para pemegang ijin konsesi/mitra usaha juga harus mendukung peningkatan usaha pertanian tradisional yang ada di sekitar wilayah kerja dengan memberi insentif berupa pelatihan, penyediaan benih dan membantu peralatan dalam pembuatan kolam/embung guna peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi memaparkan dalam mengantisipasi karhutla harus selalu waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap risiko terjadinya karhutla, meminimalkan potensi dan segala pemicu terjadinya karhutla, memastikan kesiapan sarpras sistem peringatan dan deteksi dini, pemantauan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla berfungsi dengan baik.
“Selain itu kita harus memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait lainnya untuk membangun jejaring, dan memastikan sumber pendanaan pengendalian karhutla terpenuhi untuk mendukung upaya pengendalian karhutla. Penetapan status siaga darurat menjadi hal yang urgent apabila sudah memenuhi kriteria dan syarat. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla melalui pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Api/ Kelompok Tani Peduli Api/ Desa Peduli Api,” jelas Laksmi Dhewanthi.
Pada kesempatan ini perwakilan dari TNI, POLRI, BNPB, BRGM dan BRIN juga mengungkapkan dukungannya pada upaya pengendalian karhutla bersama dengan KLHK sesuai dengan arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2021.
Hadir dan memberikan pemaparan pada rapat koordinasi teknis ini meliputi Kepala BMKG, Sestama BRGM, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Karodalops Sops Polri, Waasops Panglima TNI, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, dan ahli dari IPB University.
Sumber: siponggi.menlhk.go.i