PONTIANAK – Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menyatakan bahwa sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) akan mencapai kondisi Net Sink pada tahun 2030. Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di daerah, serta dapat mendorong percepatan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah. Agar kebijakan dan rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat diterapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KemenLHK RI) menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi di tingkat regional dan sub nasional di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, dengan berkontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen dan mengambil peran dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Adapun bentuk dukungan pemprov yaitu dengan melakukan penanaman pohon di sekolah-sekolah dan tempat fasilitas umum.
“Sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kita meminta setiap sekolah dan fasilitas umum menanam pohon untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap alam. Sedangkan mangrove diupayakan untuk dibentuk ekowisata agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan menjaga lingkungan serta membentuk tutupan area hutan yang baru,” ungkap Gubernur Kalbar usai membuka Sosialisasi Sub Nasional Dalam Rangka Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Kalbar, Senin (1/8/2022).
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kawasan mangrove mencapai 161.557,19 ha, berdasarkan Peta Nasional Tahun 2021, dimana terdapat tujuh kabupaten/kota tersebar di Provinsi Kalbar. Dengan luasan tersebut, potensi sumber daya alam yang luar biasa ini seharusnya dijaga, karena memiliki berbagai peran penting.
“Gambut dan mangrove akan menjadi satu hal yang luar biasa kalau dijaga dan dilestarikan, dan beliau juga mendorong anak-anak muda dan masyarakat setempat untuk mengelola kawasan mangrove tersebut, agar bisa berwirausaha seperti membuka restoran dengan kepiting bakau, ikan, madu kelulut dan buah bakau dan bisa diolah menjadi hal yang berekonomi,” ujar H. Sutarmidji.
Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc, menuturkan bahwa FOLU Net Sink merupakan kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.kalbarprov.go.id
“Jadi intinya, bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen Presiden, Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Ruandha menyebutkan, ada tiga aksi yang diupayakan oleh pemerintah untuk menyukseskan Indonesia Hijau di dalam FOLU Net Sink. Pertama mengurangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kedua mempertahankan hutan-hutan yang masih ada, ketiga menambah tutupan hutan untuk meningkatkan serapan Karbon.
“Pertama pengurangan emisi, upaya kita mengurangi karhutla itu upaya atau aksi. Kedua mempertahankan hutan-hutan yang masih ada, ini aksi yang signifikan nyata. Kemudian tak kalah penting adalah partisipasi dsri masyarakat dalam menyukseskan FOLU Net Sink 2030 sangat besar. Oleh karena itu, peran dari Pemerintah khususnya KLH dan mitra media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
Sumber: kalbarprov.go.id