JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Rencana pemerintah untuk menghapuskan minyak goreng curah sudah direncanakan semenjak 8 tahun lalu. Tetapi, implementasinya terus tertunda berkali-kali akibat kendala non teknis di lapangan.
Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menjelakan rencana perubahan edar minyak goreng curah/centongan ke dalam bentuk kemasan sederhana sudah dimulai sejak 8 tahun lalu. Tapi terjadi penundaan launching migor kemasan ini berkali-kali akibat dari berbagai halangan non-teknis di lapangan.
Sejalan dengan rencana launching minyak goreng dalam kemasan sederhana ini. Telah diterbitkan Permenperin Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan SNI 7709:2012 Minyak Goreng Sawit – ada waktu relaksasi bagi para produsen dan unit pengemas MdS – yaitu masih memperbolehkan produk minyak goreng curah yang dikemas itu tanpa tanda SNI untuk beredar sampai dengan 31 Desember 2021.
“GIMNI kembali lagi menyampaikan early warning ini kepada produsen minyak goreng dari sawit dan juga unit-unit pengemasan di lapangan supaya segera berbenah diri,” ujar Sahat.
Sahat mendukung bahwa per 1 Januari 2022 dalam hal peredaran minyak goreng dari sawit di pasar dalam negeri akan menjalani sejarah baru yaitu perubahan pola edar dari bentuk curah/ centongan/ berbungkus plastik terikat dengan simpul karet yang tak bermerek dagang , ke bentuk kemasan sederhana. Sebagaimana tertera dalam Permendag Nomor 36/2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan.
Kementerian Perdagangan memastikan kewajiban kemasan untuk minyak goreng konsumsi pangan bakal dimulai pada 1 Januari 2022 setelah ketentuan ini sempat diundur. Pemberlakuan kewajiban ini diharapkan dapat mengurangi aliran minyak jelantah ke pasar konsumsi pangan. Kewajiban kemasan untuk minyak goreng sendiri tertuang dalam Permendag No. 36/2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan. Dalam beleid tersebut, minyak goreng dalam bentuk curah hanya boleh beredar di pasar sampai 31 Desember 2021 dan setelahnya harus dalam kemasan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Susi Herawaty mengharapkan aturan tersebut bisa berlaku dengan optimal. Dia menyebutkan Kemendag akan mengawasi secara ketat implementasi aturan tersebut demi mencegah beredarnya kembali minyak goreng curah.