PONTIANAK – SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat berkomitmen membantu pemerintah untuk mencegah kebakaran lahan hutan (karhutla) pada tahun ini.
“Program kami terfokus pada pemantapan dan koordinasi Karhutla di provinsi Kalbar,” kata Muklis Bentara, Ketua GAPKI Kalbar dalam pengukuhan Gapki Kalbar Pengurus periode 2017-2020 di Pontianak, Senin (17/1).
Pencegahan karhutla termasuk dari 7 program kerja yang menjadi fokus organisasi pada tahun ini. Enam program lainnya adalah kebijakan moratorium gambut, pengelolaan lahan gambut, percepatan sertifikasi ISPO, peremajaan kebun sawit petani plasma/mitra, penerapan ekosistem esensial perkebunan sawit, dan sinergi peran media/informatika dalam menangkal kampanye negatif di daerah.
Muklis Bentara mengatakan GAPKI sangat memperhatikan pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalbar. Mengingat Kalbar punya lahan gambut yang diperkirakan beresiko tahun ini karena masa kemarau lebih panjang.
Sekjen GAPKI Togar Sitanggang turut hadir melantik kepengurusan baru GAPKI cabang Kalbar, serta mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Muklis Bentara, Sekretaris, Budi Haryoko, Bendahara, Suprapto, dan Bidang Media dan Informasi GAPKI Cabang Kalbar, Mulfi Huda, dan lain-lain.
“Kami pengurus GAPKI pusat mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus GAPKI Cabang Kalbar, sehingga bisa secepatnya bekerja dalam menjalankan apa-apa saja yang telah diprogramkan,” jelas Togar.
Togar meminta mengajak pengurus GAPKI Cabang Kalbar untuk ambil andil menepis kampanye negatif tentang sawit yang kerap disuarakan oleh negara asing sebagai cara memenangi persaingan minyak nabati di pasar global.
Selain itu, ia juga membahas terkait penanggulangan kebakaran lahan lewat program siaga api yang sudah terbentuk disekitar 572 desa di Indonesia, agar ke depannya terus berlanjut dalam mencegah kebakaran, baik di dalam maupun di luar kebun di musim kemarau mendatang.
“Karena tahun 2016 kebakaran tidak sebesar tahun 2015, tetapi diperkirakan kemarau juga akan terjadi ditahun 2017, sehingga perlu diantisipasi bersama termasuk oleh perkebunan yang tergabung dalam GAPKI Kalbar,”kata Togar.
Cornelis Gubernur Kalimantan Barat mengajak semua perusahaan sawit yang ada di Kalbar agar bergabung dengan GAPKI.
Lebih lanjut kata Cornelis banyak perusahaan perkebunan sawit yang masih enggan untuk bergabung dengan GAPKI. Akibatnya GAPKI kesulitan dalam menepis isu-isu negatif tentang sawit yang dilakukan LSM dan NGO.
Diakui Muklis Bentara jumlah anggota GAPKI Kalbar baru sebanyak 50 dari 156 perusahan sawit yang berada di Kalbar. “Kami akan berupaya menjadi merangkul perusahaan yang belum tergabung tadi,”pungkasnya. (Ferrika)