Zulkifli Hasan Dituding Royal Berikan Izin Lahan Kepada Taipan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Amien Rais, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) diminta  mempelajari data pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan ekonomi dalam kurun waktu13 tahun terakhir. Terutama kebijakan yang dibuat Zulkifli Hasan, Kader PAN, selama menjabat Menteri Kehutanan periode 2009-2014.

Merujuk studi Greenomics Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin untuk kegiatan ekonomi kepada pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta hektar, atau sekitar lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta.

Greenomics Indonesia menyatakan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014, ketika itu menjabat Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin kepada para pelaku bisnis tertentu, dengan luas 1,64 juta hektar, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta.

“Lebih dari 2,2 juta hektar atau lebih dari 91% atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu hektar, atau di bawah 9%,” jelas Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (21 Maret 2018).

Izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli Hasan tersebut setara dengan hampir 70% dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.

Untuk mengonfirmasi data ini, redaksi sawitindonesia.com, meminta tanggapan Zulkifli Hasan melalui layanan pesan singkat. Tetapi sampai berita ini diterbitkan belum ada jawaban.

Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektar, atau setara hampir 9 kali lipat luas DKI Jakarta. Luas izin-izin perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kaban tersebut, setara hampir 24% dari total luas izin yang diberikan selama 2004-2017.

Di era Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Kepala BKPM, pemberian izin seluas 216 ribu hektar, setara lebih dari 3 kali lipat luas DKI Jakarta, atau 8,9% dari total luas izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu selama 2004-2017.

“Data legal di atas sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” jelas Vanda.

Sumber foto: setkab

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like