• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Tuesday, 21 March 2023
Trending
  • Presiden Tinjau Food Estate di Papua
  • Perkebunan Kelapa Sawit Membangun Jalan Provinsi
  • Dukung Pemerintah, Minamas Plantation Hibahkan 20 Ribu Benih Sawit Icalix Ke Petani Honduras
  • GAPKI Kalbar Berkomitmen Pemeliharaan Jalan Provinsi
  • Wujudkan Riau Bebas Asap Tahun 2023
  • UMKM Menjadi Raja di Marketplace Lokal
  • Itjen Kementan Berkolaborasi Dengan Pemda Banyuasin Jaga Pangan
  • Indonesia Membantu Bibit Kelapa Sawit Ke Ratusan Petani Kecil Honduras
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Waspada Kepentingan Dana Asing Untuk Restorasi Gambut
Hot Issue

Waspada Kepentingan Dana Asing Untuk Restorasi Gambut

By RedaksiMarch 23, 20163 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

Pemerintah wajib mengawasi aliran dana yang berasal dari negara lain untuk kegiatan restorasi gambut. Ada kepentingan tersembungi dibalik aliran dana asing. Dana restorasi tersebut seharusnya melalui skema G to G, tidak dikucurkan langsung kepada lembaga  dan individu. 

Kebutuhan dana restorasi gambut sebesar Rp 25 triliun tidak akan cukup dipenuhi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan restorasi akan diambil dari hibah negara lain. Setiap dolar yang masuk ke Indonesia perlu diwaspadai karena ada kepentingan di dalamnya.

Ricky Avenzora, Pengamat Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan dana yang berasal dari negara pendonor untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) wajib diawasi dan dibuat aturan main yang jelas.

Dikatakan Ricky, pemerintah tidak belajar seperti gagalnya pelaksanaan LoI Indonesia-Norwegia terkait moratorium.  Dari janji  US$ 1 miliar dana moratorium baru terealisasi US$ 30 juta  itupun susah mendapatkannya.

“Pemerintah harusnya  membuat situasi kondusif bukan memperumit sebab pada ujungnya pemerintah pasti tidak punya dana untuk memperbaiki lahan yang sudah terbakar,” jelas Ricky.

Baca juga :   CPOPC Bersama Perusahaan Indonesia Dan Malaysia Bantu Petani Sawit Honduras

Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, mengakui tidak semua sumber pembiayaan restorasi dari APBN. Nantinya, pendanaan akan disokong dari kementerian maupun APBD.

Bantuan dari negara donor, menurutnya,  akan masuk untuk program restorasi gambut. Pendanaan dari negara atau lembaga donor  asing terbagi dua skema yaitu aliran dana masuk keuangan pemerintah dan dana yang diberikan kepada pihak pelaku restorasi.

“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sedang mempersiapkan sistem pendanaan. Jadi kalau itu sudah siap, donor bisa masuk ke kemenkeu,” kata Nazir.

Menurutnya, sistem monitoring akan dibuat kredibel dan transparan supaya dapat menambah kepercayaan publik dan negara pendonor. “Ini perlu dilakukan supaya mereka mau kasih uang. Donor ini terbuka bisa bersumber dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Aviliani, Pengamat Ekonomi, menuturkan pendanaan melalui kebijakan G to G (Government to Government ) akan  menjamin penguatan transparansi dan akuntabilitas dana BRG. Pendanaan langsung kepada kelompok tertentu dan LSM lingkungan harus dihindari agar tidak menimbulkan kontroversi. Apalagi, masyarakat dan dunia usaha di Indonesia “tidak percaya” kepada kredibilitas LSM lingkungan.

Baca juga :   APKASINDO : Tuduhan Pepsico dan Campina, Lukai Petani Sawit

 “Masalahnya, banyak LSM yang tidak kredibel di sekitar pemerintahan. Mereka kerap mengatasnamakan lingkungan, namun mengusung kepentingan lain,” kata Aviliani.

Senada dengan Aviliani. Ricky Avenzora meminta LSM transparan mengenai aliran sumber dana dan pemanfaatannya. Pasalnya,banyak  LSM berkelit dengan kegiatannya yang dibiayai individu sebagai donatur.  Oleh karena itu, semakin mengguritanya gerakan LSM harus menjelaskan kegiatan dan siapa donaturnya.

Berdasarkan penelusurannya pada 7 dan 20 Januari 2016, ternyata lebih dari 44 juta dolar AS hibah dana lingkungan dikucurkan kepada berbagai LSM lingkungan dan institusi lain di Indonesia. Dana itu berasal lembaga Climate and Land Use Alliance (CLUA) yang berpusat di San Francisco, California, AS.

LSM dan institusi penerima dana lingkungan tersebut diantaranya HuMa (575 ribu dolar AS), Jerat (114 ribu dolar AS), FPP (3.573.477 dolar AS), AMAN (699.826 dolar AS), JKPP (800 ribu dolar AS), KKI WARSI (95.289 dolar AS), Kemitraan (1.230.400 dolar AS), Mongabay Org Corp (735 ribu dolar AS), RAN (2.096,000 dolar AS), dan Samdhana Inc. (3.922,429 dolar AS).

Baca juga :   Apresiasi IOPC 2022, Erick Thohir: Sawit Solusi Bagi Krisis Pangan dan Energi

“Kebanyakan LSM Lingkungan sangat tendensius untuk menyudutkan semua pihak dan bahkan mencatut nama rakyat. Tidak jarena mereka cenderung untuk memperkeruh konflik dan menarik keuntungan dari konflik yang terjadi,” ujarnya.

Menurut Aviliani, pemerintah tidak boleh mengabaikan peran dunia usaha yang telah menginvestasikan dana cukup besar pada kegiatan sosial dan lingkungan. “Jauh sebelum BRG bediri, dunia usaha seperti industri kepala sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah membantu kehidupan sosial masyarakat dan merehabilitasi kawasannya.

(Lebih lengkap baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi 15 Maret-15 April 2016)

kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

CPOPC Bersama Perusahaan Indonesia Dan Malaysia Bantu Petani Sawit Honduras

14 hours ago Berita Terbaru

APKASINDO : Tuduhan Pepsico dan Campina, Lukai Petani Sawit

3 days ago Berita Terbaru

Apresiasi IOPC 2022, Erick Thohir: Sawit Solusi Bagi Krisis Pangan dan Energi

7 days ago Berita Terbaru

Indonesian Planters Society Edukasi Petani Sawit

1 week ago Berita Terbaru

Bulog Dapat Ambil Alih Distribusi MINYAKITA

2 weeks ago Hot Issue

Dwi Sutoro dan Eddy Martono Kandidat Ketum GAPKI, Ini Profil Keduanya

2 weeks ago Berita Terbaru

Pemerintah Perketat Ekspor Sawit

2 weeks ago Hot Issue

Pesan Bang Joefly Jelang Munas GAPKI XI

2 weeks ago Berita Terbaru

GAPKI Butuh Karakter Ketua Umum Visioner, Petarung dan Merah Putih

2 weeks ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

Majalah Sawit Indonesia Edisi 136

Edisi Terbaru 4 weeks ago2 Mins Read
Event

Diskusi Hybrid Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia

Event 3 weeks ago2 Mins Read
Latest Post

Presiden Tinjau Food Estate di Papua

4 hours ago

Perkebunan Kelapa Sawit Membangun Jalan Provinsi

5 hours ago

Dukung Pemerintah, Minamas Plantation Hibahkan 20 Ribu Benih Sawit Icalix Ke Petani Honduras

5 hours ago

GAPKI Kalbar Berkomitmen Pemeliharaan Jalan Provinsi

6 hours ago

Wujudkan Riau Bebas Asap Tahun 2023

7 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Go to mobile version