Wapres Dukung Penyelesaian Masalah Petani Sawit

JAKARTA,SAWIT INDONESIA – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meminta persoalan petani sawit terkait legalitas lahan, peningkatan produktivitas, tata niaga TBS, dan pengembangan Industri hilir milik petani secepatnya untuk diselesaikan. Pasalnya, perkebunan kelapa sawit rakyat berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan para petani serta masyarakat di sekitarnya

Hal ini diungkapkan Wapres RI saat bertemu Gulat ME Manurung, Ketua Umum  DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan perwakilan 9 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) antara lain Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan,Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Bara di Istana Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Kamis (13 Februari 2020). Dalam pertemuan ini, Wapres didampingi Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian (Mentan) RI dan  Muhammad Imam Aziz Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah.

Saat berjumpa Wapres, Gulat menjelaskan penyebaran  perkebunan sawit di Indonesia. Hampir seluruh provinsi di indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit , tercatat 22 Provinsi memilikinya yaitu ( Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Babel, Lampung, Banten, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kaltara, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Papua Barat, Papua ) luasan kebun sawit rakyat mencapai 6 juta ha, dari total luas perkebunan sawit indonesia lebih dari 14 juta ha, lebih dari 20 juta keluarga petani bergantung hidupnya langsung ke sektor ini, dari semua lapisan masyarakat bahkan dari kalangan pesantren, dimana tumbuh dan berkembang di tengah kebun sawit 3.

Baca Juga :   4 Peneliti Sepakat Sawit Penyelamat Kerusakan Hutan

Sejak 1980, pengembangan kelapa sawit di indonesia ditujukan untuk membuka dan membangun pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru dikawasan pedesaan, daerah terbelakang, pelosok. Pengembangan Kelapa Sawit, sangat berperan dalam pembangunan pedesaan dalam mengurangi angka kemiskinan.

Dalam pertemuan tersebut Wapres meminta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) petani sawit dapat ditingkatkan. “Mereka (petani)  sebaiknya paham dengan yang mereka budidayakan,” katanya.

Rino Afrino, Sekjen APKASINDO menerangkan  bahwa organisasinya merupakan Organisasi Profesi Petani Kelapa Sawit yang berdiri pada 2000, digagas oleh Kementerian Pertanian Cq.Ditjenbun. Mempunyai Akta pendirian dan Perubahan, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan berbentuk badan hukum Nomor AHU-001450.AHA.01.07.2019 disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepengurusan APKASINDO tersebar di 22 Provinsi dan 117 Kabupaten.

Disampaikan pula sejumlah masalah yang dihadapi petani antara lain permasalahan kepemilikan lahan, keterlanjuran petani dalam kawasan, rendahnya produktivitas (Peremajaan, Peningkatan SDM, Sarana prasarana,Pendampingan, Penguatan kelembagaan), masalah tata niaga Harga TBS & Kemitraan,  pengembangan Industri Kecil dan Menengah milik petani.

Baca Juga :   Tiga Asosiasi Petani Gelar Jambore Petani Sawit Indonesia

Diceritakan Rino bahwa Wapres meminta petani untuk menggunakan benih berkualitas dan resmi untuk peningkatan produktivitas.

Setelah mendengar penjelasan Wapres tadi, Syahrul Yasin Limpo meminta pengurus Apkasindo untuk segera membikin formula yang diminta Wapres tadi, termasuk soal tata niaga kelapa sawit dan hilirisasi.

“Setelah dari sini kita langsung rancang formulanya, supaya segera berjalan,” pinta Syahrul masih dalam pertemuan itu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Apkasindo, Rino Afrino pun langsung menggelar pertemuan dengan Kementan usai pertemuan tadi.

 

Wapres RI, Ma’ruf Amin menerima rombongan Gulat ME Manurung, Ketua Umum  DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan jajaran pengurusnya, di Istana Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Kamis (13 Februari 2020)

Terkait tata niaga sawit, Dorteus Paiki, Ketua DPW APKASINDO Papua Barat, mengeluhkan rendahnya harga sawit di wilayah Papua Barat termasuk Manokwari. “Harga ketetapan pemerintah hanya jadi formalitas. Sebab kenyataan di lapangan harga di lapangan jauh di bawah. Misalnya jika harga ketetapan pemerintah Rp1.600 per kilogram, di lapangan harga ini bisa hanya Rp1.100 per kilogram. Di Manokwari Papua malah cuma Rp 500 per kilogram,” ujarnya.

Gulat berharap persoalan tata niaga sawit dapat terselesaikan untuk menjaga harga TBS sawit. Optimisme muncul saat Syahrul Yasin Limpo berjanji segera membuat formula penyelesaian tata niaga.

Baca Juga :   Dua Pabrik Hindoli Terima Proper 2019

Sebagai penutup pertemuan, Gulat Manurung mengajukan undangan kepada Wapres RI untuk peresmian panen perdana program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau, dimana sewaktu penanaman perdananya dilakukan Presiden Jokowi. Selanjutnya,  meninjau pabrik mini minyak goreng dan pupuk organik milik petani dan pesantren di perkebunan sawit. Di pertengahan tahun, Wapres diundang  meresmikan Pabrik Kelapa Sawit Milik petani koperasi binaan APKASINDO kapasitas 30 Ton/jam di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami juga meminta Wapres membuka Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit II tahun 2020, di Jakarta. yang akan dihadiri oleh Perwakilan Petani Sawit dari 22 Provinsi, 117 Kabupaten, dan kelembagaan petani lainnya,” ujar Rino.

Menteri Syahrul meminta petani jangan lagi khawatir soal harga. Karena, program mandatori B30 telah mendorong kenaikan harga sawit. Jika bergerak menuju B50, bisa-bisa kita akan kekurangan bahan baku CPO. “Bagi saya yang penting rakyat bisa hidup, dan itu perintah bapak Presiden. Segera kita carikan solusinya,” pinta mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini saat jumpa pers.

 

Sumber foto: Sekretariat Wapres RI

8 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like