Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) hadir dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) awal tahun pada Kamis (12/01) di Kantor Pusat DJBC Jakarta. Pada acara tersebut, Wamenkeu menyampaikan ucapan terima kasih para pimpinan Kementerian Keuangan kepada seluruh jajaran DJBC kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2022.
“Pada kesempatan sore hari ini, selain rasa syukur seperti tadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih dari kami, Bu Menteri, saya sebagai Pimpinan Kementerian Keuangan beserta seluruh pimpinan Kementerian Keuangan dari berbagai macam Unit Eselon I, terima kasih setulus-tulusnya kepada teman-teman Bea Cukai di seluruh Indonesia,” terang Wamenkeu.
Wamenkeu mengatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun demikian, tahun tersebut bisa dilewati dengan baik serta tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat dan terus melanjut. Wamenkeu meminta seluruh jajaran DJBC bisa terus memantau perkembangan ekonomi itu melalui pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.
“Beberapa hari lalu ketika saya dan Bu Menteri kita bicara mengenai penerimaan, saya ingin sampaikan sekali lagi dua fungsi penerimaan kalau buat saya. Pertama penerimaan fungsinya dikumpulkan supaya nanti bisa dipakai untuk belanja,” lanjut Wamenkeu.
Tapi menurut Wamenkeu itu bukan satu-satunya fungsi dari penerimaan. Fungsi lain dari penerimaan adalah mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberian insentif penerimaan.
“Dua fungsi penerimaan ini baik itu dilakukan oleh pajak maupun oleh BC nanti kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi, contribute kepada kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengurangan inequality dan seterusnya,” kata Wamenkeu.
Selanjutnya, Wamenkeu juga mengatakan bahwa pada tahun 2023 ini, Indonesia akan masuk dan melanjutkan pemulihan. Maka, menurut Wamenkeu saat ini menjadi kesempatan untuk mencari sumber penerimaan baru. Wamenkeu menyebut setidaknya ada empat sumber penerimaan baru antara lain hilirisasi industri, penggunaan produk dalam negeri yang memiliki kandungan lokal yang tinggi, UMKM, dan ekonomi hijau.
Wamenkeu juga menyinggung mengenai Devisa Hasil Ekspor, tren penurunan harga hasil SDA seperti batu bara, CPO, dan minyak yang akan berdampak kepada penerimaan, serta isu lain yang berkaitan dengan tugas DJBC.
“Ini beberapa pemikiran yang saya rasa bagus untuk di pikirkan kalau Ibu Bapak sekalian mekukan Rakor Pim. Tentu di dalam konteks Rakor Pim ini kita bukan hanya bicara tentang substansi ekonominya tetapi berbagai macam manajemen, integritas soal fasilitas kita, soal kelengkapan untuk staf dan juga jajaran kita,” tutup Wamenkeu.
Sumber: kemenkeu.go.id