Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian: UU Cipta Kerja, Transformasi Sinergi Regulasi

Pelaku usaha diminta urun rembug dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja. Beleid ini diharapkan menyelesaikan hambatan usaha di sektor sawit.

Industri sawit mampu berkontribusi positif bagi perekonomian nasional. Di tengah pelemahan harga komoditas, sektor ini tetap melaju positif.  Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, saat memberikan sambutan di acara Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS Forum) secara virtual, Kamis (26 November 2020).

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa  surplus neraca perdagangan pada September 2020 sebesar US$13,82 miliar.  Di bulan yang sama, kontribusi sawit bagi  devisa ekspor mencapai US$15 miliar.

“Sebagai komoditas pertanian ekspor terbesar di Indonesia, sawit memiliki peran strategis pada perekonomian secara keseluruhan baik langsung dan tidak langsung,” kata Musdhalifah.

Di tengah masa pandemi Covid-19 berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk pemulihan bidang ekonomi. Pada pidato kenegaraan, Presiden Jokowi juga menyampaikan pandemi Covid-19  menjadi momentum untuk melakukan lompatan dengan kata lain supaya dapat membenahi secara fundamental. Dengan melakukan transformasi besar dan menjalankan strategi besar.

Hal senada juga disampaikan Musdhalifah salah satu transformasi besar yang dilakukan di bidang ekonomi dengan mensinergikan regulasi yang selama ini menjadi hambatan kemudahan berusaha. “Serta menerapkan perizinan yang standar cepat dan menjamin kepastian berusaha, melalui disahkannya UU Cipta Kerja. Timing UU ini sangat tepat karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi dampak usia produktif kerja,” ujarnya.

Selanjutnya, Musdhalifah menambahkan UU Cipta Kerja merupakan jembatan antara program mitigasi penanganan covid dan reformasi struktural. Selain itu, menjadi jaring penyelamat ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

“Sebagai reformasi besar yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional maupun domestik. UU ini diharapkan akan mendorong investasi dan lapangan kerja sehingga akan mengurangi angka kemiskinan,” lanjut Musdhalifah.

UU Cipta Kerja juga turut  mengatur tata kelola lahan dan perizinan serta kemitraan dalam industri sawit yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional. Agar UU tersebut dapat terimplementasi dengan baik, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan Rancangan perundangan dari UU Cipta Kerja yang terdiri dari 44 Rancangan Peraturan Pemerintahdan 4 Rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Penyusunan pelaksanaan ini tentunya membutuhkan masukkan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik untuk meningkatkan perekonomian nasional.

”Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor pertanian sudah disusun dalam bentuk RPP dan telah diunggah pada 10 November 2020. Pokok pengaturan dalam RPP antara lain batas maksimum dan minimum terkait penggunaan lahan perkebunan, pembangunan kebun masyarakat, pengalih fungsian lahan budi daya, pola kemitraan dan sistem informasi pertanian,” kata Musdhalifah.

“Semua RPP yang dimaksud saat ini masih dalam proses finalisasi. Kami juga sudah mendapat masukkan dari GAPKI untuk sektor pertanian. Saat ini masih dalam pembahasan. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha di sektor perkebunan kelapa sawit,” tambah Musdhalifah.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 110)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like