UU Cipta Kerja Lindungi Kebun Petani Dalam Kawasan Hutan, Tapi Belum Selesaikan Persoalan Legalitas Lahan

  • UU Cipta Kerja mencegah kriminalisasi kepada petani sawit yang kebunnya terlanjur di kawasan hutan asalkan mengantongi perizinan.
  • Dalam UU Cipta Kerja belum ada penyelesaian spesifik terhadap legalitas kebun yang terlanjur berada di kawasan hutan.
  • Penyelesaian kebun sawit di dalam kawasan hutan sebaiknya menyeluruh karena masih ada 2,7 juta hektar belum terselesaikan.

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kalangan petani menunggu solusi atas keterlanjuran kebun yang diklaim berada di kawasan hutan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selama ini, persoalan keterlanjuran terus menghantui yang berimbas terhadap ketidakpastian dan masa depan kebun sawit petani.

Data Kementerian Perekonomian RI, terdapat 3,37 juta hektare kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan. Dari jumlah tersebut baru 576.983 hektare dalam proses penyelesaian. Sementara itu, masih ada kebun sawit seluas 2,7 juta hektare belum selesai proses penyelesaiannya.

“Kami dukung sekali penyelesaian kebun petani di dalam kawasan hutan. Inilah persoalan yang dihadapi petani. Jika ada di dalam UU Cipta Kerja, bagus sekali,” ujar Sunyoto, petani sawit asal Kalimantan Timur.

Sunyoto mengatakan sebaiknya pemerintah memberikan hak kepemilikan bagi petani yang sudah terlanjur kebunnya di kawasan hutan. Saat membuka kebun tidak semua petani mengetahui  status lahan mereka. Setelah kebun ditanam dalam jangka waktu tertentu, tiba-tiba saja ada klaim lahannya di dalam kawasan hutan.

“Usul kami, kebun petani yang terlanjur diberikan legalitas hak milik. Tidak hanya hak pakai. Ya kalau cuma, hak kelola pasti lemah. Karena kami sudah kelola bertahun-tahun mengelola tanah bertahun-tahun lamanya,” kata Sunyoto yang juga aktif sebagai Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Timur.

Senada dengan Sunyoto. Heri Susanto, Petani Sawit di Labuhan Selatan, Sumatera, ingin ada solusi terhadap ketelanjuran pekebun sawit di kawasan hutan. Kalau bisa dibebaskan lahan mereka lalu diberikan legalitas.

“Tapi kalau lahan petani dikembalikan menjadi kawasan. Jelas petani akan kehilangan lahan sawitnya. Ini berarti, petani kehilangan mata pencahariaan dan kehilangan masa depan,” pintanya.

Beberapa hari sebelum UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020. Firman Subagyo, anggota Badan Legislasi DPR RI menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja membawa angin segar terhadap kebun sawit di kawasan hutan terutama berkaitan keterlanjuran. Selama ini, banyak kasus hukum menjerat masyarakat kecil di sekitar hutan. Lantaran, petani ini mencari penghasilan tanpa bermaksud merusak hutan. Tanpa legalitas, banyak usaha masyarakat di sekitar dan dalam Kawasan hutan yang dihantui kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dan berusaha.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, juga menjelaskan Keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, dimana masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan. Nantinya, untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Siti Nurbaya, Menteri LHK menyebutkan UU Cipta Kerja mengatasi masalah yang selama ini selalu ada yaitu untuk tidak terjadi kriminalisasi dan dapat mengakomodir pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.

Dalam materi siaran pers yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, UU Cipta Kerja bisa  menjawab dispute UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013 tentang masalah penggunaan tanpa ijin kehutanan di dalam kawasan hutan. Di dalamnya, ada sinkronisasi norma larangan dalam Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 dengan Norma larangan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak ada norma larangan yang tertinggal.

Berkaitan keterlanjuran kebun di kawasan hutan, menurut Siti Nurbaya, UU Cipta Kerja bisa  mengatasi masalah yang sudah cukup panjang sejak desentralisasi big bang dimana ijin-ijin kebun sesuai dengan UU Pemda (1999 dan 2004) diberikan oleh Kabupaten dan ternyata berada dalam kawasan hutan tanpa ijin, sehingga menjadi terlanjur. Penyelesaian keterlanjuran kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang memiliki perizinan (dispute tata ruang).

Redaksi berupaya mencari pasal yang menjelaskan lebih detil berkaitan penyelesaian keterlanjuran di dalam kawasan hutan. Akan tetapi di dalam UU Cipta Kerja yang terdiri 15 bab dan 174 pasal tidak ada pasal yang mengatur spesifik penyelesaian kebun di dalam kawasan hutan. Yang menarik adalah aspek perlindungan hukum bagi pekebun/petani sangat terasa apabila mereka terlanjur berusaha di kawasan hutan.

Tak heran, Siti Nurbaya menyebutkan UU Cipta Kerja mengatasi masalah yang selama ini selalu ada yaitu untuk tidak terjadi kriminalisasi dan dapat mengakomodir pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dikenakan sanksi administrasi. Intinya, petani tidak akan terkena sanksi pidana.

Samuel Hutasoit, S.H., M.H., Dewan Pakar Bidang Hukum dan Advokasi DPP APKASINDO menjelaskan bahwa  UU Cipta Kerja pada kluster kehutanan pada prinsipnya mencoba mengatasi keterlanjuran kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Memang istilah “keterlanjuran” tidak eksplisit dituangkan dalam batang tubuh UU Cipta Kerja. Namun dari contoh yang ada pada penjelasan Pasal 110 B disebutkan tentang asumsi denda untuk perkebunan sawit akibat keterlanjuran.

“Ini menunjukkan UU Cipta Kerja mengakomodir keterlanjuran tersebut. Hanya saja “permakluman” keterlanjuran itu berkaitan dengan sanksi hukumnya, bukan pada perubahan peruntukan arealnya yang semula kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan,” jelasnya .

Adapun ketentuan dalam UU Cipta Kerja sehubungan dengan keterlanjuran berada dalam pasal 17A ayat 1 mengenai  terhadap orang-perseorangan yang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin, namun yang bersangkutan bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, maka ia dikenakan sanksi administratif. Namuan sanksi ini dapat dikecualikan bagi  Orang-perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar Kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan seperti tercantum dalam pasal 17A ayat 2.

Dijelaskan Samuel dalam pasal 110B ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, maka dikenakan sanksi administratif berupa : penghentian sementara kegiatan usaha, denda dan/atau paksaan pemerintah.

Menurut Samuel, substansi Pasal 17A dan Pasal 110 B khusus tentang ”kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin” adalah sama. Hanya saja, terhadap petani yang tinggal dalam kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, apabila ia sudah mendapat sanksi sosial atau sanksi adat, maka ia tidak dikenakan sanksi administrasi.

Samuel Hutasoit, S.H., M.H., Dewan Pakar Bidang Hukum dan Advokasi DPP APKASINDO menjelaskan bahwa  UU Cipta Kerja pada kluster kehutanan pada prinsipnya mencoba mengatasi keterlanjuran kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan.

Namun demikian, kata Samuel, harus disadari Cluster Kehutanan UU Cipta Kerja ini masih mempertahankan substansi Pasal 92 yang pada intinya memidana orang yang melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah. “Hanya saja dengan adanya ketentuan Pasal 110B tersebut, maka penerapan Pasal 92 hanya dapat diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan perkebunan di Kawasan hutan tanpa izin sesudah berlakunya UU Cipta Kerja,” paparnya.

 

Salah satu indikator yang sangat mungkin dipakai untuk mengindentifikasi bahwa areal kebun sudah terlebih dahulu ditanami sebelum terbitnya UU Cipta Kerja adalah STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan setempat.

DPP APKASINDO sebagai organisasi petani sawit yang tersebar di 22 provinsi dan 119 kabupaten berharap UU Cipta Kerja memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi petani di dalam kawasan hutan. Itu sebabnya, petani ingin memperoleh status legal atas kebunnya yang masuk kawasan hutan. Bagaimanapun petani ingin berkebun dengan tenang dan nyaman. Tetapi tanpa status, maka petani  rawan dikriminalisasi karena lahannya diklaim masuk kawasan hutan.

Harapan petani tampaknya butuh waktu.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sesuai arahan  Presiden Joko Widodo bahwa UU Cipta Kerja perlu didukung aturan turunan terdiri dari lima Peraturan Presiden (Perpres) dan 35 Peraturan Pemerintah (PP).

“Dari Presiden meminta seluruh Perpres dan PP, ada 40, yang terdiri dari 35 PP dan 5 Perpres segera diselesaikan. Ditargetkan selesai satu bulan sesuai arahan presiden,” janji Airlangga  dalam konferensi pers virtual Omnibus Law Cipta Kerja Rabu (7/10/2020).

Dr. Sadino, Pengamat Kehutanan, mengatakan keterlanjuran kebun di kawasan tidak mudah diselesaikan apabila memakai perspektif kehutanan. Sebab, pada dasarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak akan rela untuk melepaskan. Apalagi, UU Cipta Kerja membutuhkan Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaannya.

“Hati-hati banyak angin surga. Apalagi kalau penyelesaian memakai skema di dalam PP 104 (red- PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan). Yang ada, kita tiarap lagi,” pungkas Sadino.

5 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like