Kuasa Usaha Ad-Interim (Chargé d’Affaires/CDA) Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts menyampaikan bahwa Uni Eropa menempati posisi nomor tiga pasar utama minyak sawit Indonesia. itu sebabnya, tidak ada hambatan dagang dan aturan yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit.

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Delegasi Uni Eropa  untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menegaskan tidak ada diskriminasi dan hambatan dagang terhadap produk kelapa sawit. Buktinya, pangsa pasar sawit dari Indonesia mencapai 47%  di Eropa termasuk sangat besar. Hal ini diungkapkan dalam Media Briefing “Inisiatif dan Kerja Sama Uni Eropa dengan Indonesia terkait Kelapa Sawit” di Jakarta, Kamis (5 September 2019).

Kuasa Usaha Ad-Interim (Chargé d’Affaires/CDA) Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts menyampaikan bahwa Uni Eropa menempati posisi nomor tiga pasar utama minyak sawit Indonesia. itu sebabnya, tidak ada hambatan dagang dan aturan yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit. Dalam forum ini, ia mengeluhkan pemberitaan media di Indonesia  bahwa Uni Eropa akan melarang penggunaan minyak sawit untuk biofuel pada 2023.

“Saya tantang anda untuk menunjukkan faktor atau fakta apa bahwa Eropa akan menghentikan (pemakaian) minyak sawit. Tidak ada pembatasan terhadap minyak sawit ,” tegas Geurts di hadapan awak media.

Faktanya dikatakan Geurts bahwa impor minyak sawit Indonesia oleh Eropa tetap stabil berkisar 3,5 juta ton atau senilai 2,2 miliar euro per tahun. “Kami tetap stabil membeli minyak sawit dari Indonesia. Sekitar 50% untuk industri makanan maupun kosmetik. Lalu, 15% dipakai bagi biodiesel,” ujarnya.

Ia pun membandingkan bea masuk sawit yang diterapkan Uni Eropa lebih rendah dari negara pembeli sawit lainnya. Rerata bea masuk antara 0-10,9%. “Eropa adalah pasar yang sangat terbuka bagi sawit.Tidak ada regulasi Uni Eropa yang mengatur label palm oil free. Itu semua permintaan konsumen dalam memutuskan membeli produk. Konsumen di Eropa ingin produk sawit yang sustainable,” ujarnya.

Faktanya bahwa beberapa perusahaan yang memasang label palm oil free mereflesikan keinginan konsumen. Sebagaimana yang terjadi terhadap produk berlabel sugar free, GMO free, dan produk organik bebas pestisida di Eropa.“Selamat datang di Eropa, seperti inilah ekspresi konsumen yang peduli lingkungan. Tidak ada aturan di Eropa yang mewajibkan labelling. Kalaupun ada (produk) memakai label tertentu, maka (argumen)  pelabelan harus dibuktikan secara legal,” ujarnya.

Menurutnya, dalam proses legislasi yang berjalan di Eropa sangat transparan termasuk Renewable Energy Directive (RED II). Pengambilan keputusan tidak bersifat mendadak; tetap memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan notifikasi dan reviu.

Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020 hingga 2030. RED II menetapkan kewajiban UE untuk memenuhi target 14% energi terbarukan pada sektor transportasi (RED II Article 25 Para 1), sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32% pada tahun 2030.   Pada tahun 2020 sampai 2023, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC) dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada tahun 2019

Share.

Comments are closed.