Tuntut Transparansi, Asosiasi Petani Sawit Minta Pungutan BOTL Dievaluasi

PEKANBARU, SAWIT INDONESIA – Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan ASPEK PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat) meminta pemerintah provinsi Riau untuk mengkajiulang pelaksanaan biaya operasional tidak langsung (BOTL) dalam tata niaga TBS sawit. Dalam hitungan asosiasi, besaran pungutan dari BOTL mencapai Rp 2,9 miliar per minggu di provinsi Riau.

“Kebijakan BOTL itu tidak berlaku di provinsi penghasil sawit lainnya seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi. Pihak pabrik di provinsi tersebut enggan memberlakukan BOTL karena susah mempertanggungjawabkannya. Pungutan ini seharusnya  dilaporkan rutin setiap bulan ke Gubernur  Riau melalui Kepala Dinas Perkebunan. Masalahya di Riau Potongan harga TBS BOTL sebesar 2,63% ini masih berlaku sebagaimana diamanahkan Permentan 01 2018 tentang Tataniaga pembelian TBS,” ujar Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO kepada media seusai rapat pertemuan dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau yang langsung dihadiri oleh Ketua tiga organisasi sawit, APKASINDO, Aspek PIR, dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Riau), Selasa (8 September 2020).

Ia juga mempersilakan wartawan untuk memverifikasi langsung ke Gubernur Riau sewaktu ditanya tentang peran Gubernur Riau dalam pengelolaan dana BOTL tersebut.

Baca Juga :   Kunci Sukses Mendapatkan Benih Sawit Unggul Investasi Yang Sering Terlupakan (Bagian LXXXVIII)

Triantana dari ASPEK PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat) mengatakan,”sederhana kok, gak perlu unjuk kekuatan karena petani ingin mengetahui penggunaan potongan harga beli TBS itu dipakai untuk apa dan bagaimana pertanggungjawabannya.”

“Karena di Permentan 01 Tahun 2018 tertera potongan BOTL total sebesar 2,63%, dan 1% dari 2,63% tersebut untuk Pembinaan Petani dan Kelembagaannya. Tapi, selama ini tidak dikethui penggunaan dana ini dan tidak ada pertanggungjawabannya sama sekali,” kata Tri.

H.Suher dari APKASINDO Riau dengan tegas menolak Potongan BOTL karena terindikasi pungutan liar (pungli). Disebut pungli karena pungutan yang tidak ada pertanggungjawabannya. Selama dua tahun, BOTL ini berjalan di Riau dan Disbun Riau harus mau bertanggungjawab. Sebab pungli itu diputuskan di Disbun Riau dan atas sepengetahuan Disbun Riau. “Sebaiknya Disbun Riau jangan buang badan,” ujar H Suher bertanya. Dalam peraturan menteri tersebut juga dijelaskan peruntukan BOTL itu, termasuk satu persen diantaranya untuk pembinaan para petani sawit dan APKASINDO tidak pernah satu rupiah menerimanya.

Pungutan berupa biaya operasional tidak langsung (BOTL) sangat merugikan harga beli TBS petani. Dana pungutan ini harus transparan dan dipertanggungjawabkan kepada petani.

Dari pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan antara lain pertama, sepakat diumumkan harga TBS Riau Periode 8-14 September, dimana pagi harinya sempat terjadi deadlock. Kedua, hari Kamis tanggal 10 September sepakat diadakan rapat pembahasan BOTL secara komprehensif melibatkan asosiasi petani, pengusaha, pemerintah Provinsi Riau hingga tenaga ahli tentang Tataniaga TBS dan tentunya Kementerian Pertanian yang menerbitkan aturan ini.

Baca Juga :   Ketua Umum GAPKI: Ekspor Melemah, Pasar Domestik Menjadi Penopang

“Makanya Kamis (10 September) diundang Prof Dr Ponten Naibaho yang membidangi permentan ini. Prof Ponten awalnya menjadi bidan permentan itu, kita mau tau apa tujuannya sehingga tidak saling tuduh dan berpendapat masing-masing. Ya biar kami tidak bertengkar di bawah,” ujar Gulat yang juga Auditor ISPO ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli mengatakan pembahasan BOTL pada Kamis lusa merupakan jalan terbaik dalam menjawab kericuhan pungutan sawit yang berimbas pada harga tandan buah sawit (TBS). Dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau ingin memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak baik para petani hingga pengusaha dengan kebijakan tersebut.

“Insya Allah mudah-mudahan selesai. Kita ingin memutuskan ini secara adil dan memihak kepada kepentingan semua pihak,” kata Zul.

Zulfadli juga mengatakan sejauh ini Disbun Riau tidak merasa melakukan pemungutan tersebut. Selain itu, pihaknya sedang membahas peraturan Gubernur Riau tentang Tataniaga TBS yang merupakan turunan dari Permentan Nomor 1 tahun 2018. Dapat dikatakan Riau memang terlambat dibandingkan provinsi lain yang sudah dari 2 tahun lalu punya pergub tataniaga TBS. “Setelah Pergub selesai, maka aturan pungutan tersebut akan diatur sesuai dengan Pergub yang berlandaskan pada Permentan 01/2018,” terangnya.

Baca Juga :   Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Pangan Secara Berkelanjutan (Bagian LVI)

Sedangkan untuk Pergub Tata Niaga TBS Sawit, Kadisbun Riau mengatakan bahwa Pergub tersebut sudah ada konsepnya dan sudah dibahas dan sedang berproses di bagian hukum Pemprov Riau. “Jika Pergub sudah selesai dan ditandatangani Gubernur Riau, kita pasti akan mengundang seluruh stakeholder terutama petani sawit dan asosiasi petani sawit,” terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Pengamat Hukum Pidana Dr. M. Nurul Huda, SH.,MH, yang juga Dewan Pakar DPP APKASINDO, menjelaskan bahwa setiap pungutan yang diatur oleh regulasi dan sudah diundangkan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh auditor bisa saja BPK atau Auditor independent. Pungutan ini bukan perkara besar atau kecil apalagi terkait ke potongan TBS Petani Sawit.

“Semua ada aturannya dan tidak boleh ada pembenaran apapun untuk berdalih, ini negara hukum. Saya sudah meminta Ketua Umum DPP APKASINDO untuk membuat Laporan ke Polda Riau, ini akan membuat terang menderang siapa yang menikmati potongan yang jumlahnya cukup besar ini,” ujar Huda yang juga Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum UIR.

2 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like