JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Transisi energi merupakan salah satu upaya prioritas yang tengah dilakukan Pemerintah secara bertahap. Komitmen Pemerintah dalam melakukan transisi energi juga terwujud dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 lalu yang mana transisi energi menjadi salah satu dari tiga isu prioritas yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.
Terkait hasil KTT G20 Bali tersebut, Sekretariat G20 Kemenko Perekonomian kembali melakukan diseminasi hasil KTT G20 Bali yang dikemas dengan Kuliah Tamu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan pada 21 Maret 2023 dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Transisi Energi di Indonesia Pasca KTT G20 Bali”. Kuliah Tamu ini digelar bertujuan untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat, khususnya dunia akademik terkait prioritas, pelaksanaan, hingga hasil-hasil Presidensi G20 Indonesia, dalam hal ini terkait prioritas Transisi Energi.
“Terkait isu transisi energi, Presidensi G20 Indonesia berhasil menghasilkan Bali Compact yaitu 9 prinsip percepatan transisi energi yang mengutamakan ketersediaan akses energi yang terjangkau, ketahanan energi, dan keadilan proses transisi. Bali Energy Transitions Roadmap yakni peta jalan menuju transisi energi yang berkeadilan. Kedua dokumen tersebut menjadi panduan kita bersama untuk pencapaian Agenda 2030 SDGs dan menetapkan peta jalan menuju net zero emission atau carbon neutrality sesuai kondisi nasional,” ungkap Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto yang juga selaku Co-Sous Sherpa G20 Indonesia.
Transisi energi penting dilakukan untuk mengatasi beragam tantangan global termasuk perubahan iklim, polusi udara, dan keamanan energi. Secara khusus, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan berbagai komitmen konkret dalam bentuk proyek multilateral dan bilateral, serta pendanaan bagi proyek dan inisiatif terkait transisi energi tersebut. Selain itu, terdapat total 23 kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral yang berhasil dicapai dalam Energy Transitions Working Group Presidensi G20 Indonesia.
Kuliah Tamu yang digelar kali ini juga menjadi sarana untuk menggali masukan dan saran untuk memperkuat efektivitas implementasi hasil G20 terkait transisi energi dari civitas akademika serta membangun kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya transisi energi bagi perlindungan lingkungan dari dampak perubahan iklim.
Beberapa masukan yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Tamu tersebut yakni perlu terus didorong kebijakan yang mendukung transisi energi, termasuk insentif fiskal dan non fiskal, dibangunnya ekosistem industri berbasis renewable energy, termasuk industri electric vehicles yang ramah lingkungan, dan terus-menerus dilakukan upaya peningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan transisi menuju energi bersih dan terbarukan.
Sebagai informasi, Kuliah Tamu ini dihadiri oleh civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan, Universitas Jenderal Achmad Yani, dan International Women University, serta perwakilan Pemerintah Kota Bandung.
Selaku narasumber dan moderator dari kegiatan Kuliah Tamu tersebut adalah Arrozaq Ave, M.M., Analis Perekonomian, Sekretariat Joint Crediting Mechanism Kemenko Perekonomian, Awang Riyadi, M.B.A., Koordinator Kerja Sama Regional dan Multilateral, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Yulius P. Hermawan, Ph.D., Akademisi dan Tim Pakar G20 Universitas Katolik Parahyangan, dan Dr. Theresia Gunawan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FISIP Universitas Katolik Parahyangan. Turut hadir dan membuka kegiatan Kuliah Tamu ini, Dr. Pius Sugeng Prasetyo, Dekan FISIP Universitas Katolik Parahyangan.
Sumber: ekon.go.id