JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Tiur Rumondang Direktur Utama RSPO mengharapkan resolusi Parlemen Eropa jangan sampai mendiskriminasikan sawit dengan minyak nabati lain asal Eropa. Apabila ini adalah bentuk perang dagang, usahakan dilakukan secara sehat.
“Jangan sampai ada diskriminasi terhadap minyak nabati tertentu jadi jika ada perang dagang lakukan dengan sehat jangan ada diskriminasi dengan kekuatan yang dipunyai masing-masing pihak. Semangatnya menjadi tidak sehat karena ada diskriminasi, kami dari RSPO mau sampaikan diskriminasi ini,” kata Tiur di Jakarta, pada Selasa (17/4).
Pihaknya menghormati keputusan resolusi Parlemen Eropa karena setiap negara mempunyai kepentingan masing-masing untuk melindungi perekonomian negaranya. Baik Eropa maupun Indonesia, ingin melindungi komoditas andalan dan mata pencarian dari petaninya.
Oleh karena itu, menurut dia, resolusi ini bisa menjadi momen agar Indonesia memperbaiki standar produsi kelapa sawit. Setelah standarisasi meningkat, produk kelapa sawit Indonesia bisa bersaing dan diterima negara lain.
Selain momen perbaikan, resolusi tersebut juga menjadi kesempatan Indonesia memuluskan perdagang sawit di Eropa melalui jalan dialog, karena resolusi ini masih berjalan dan belum ada ketetapan. “Kita masih melihat lanjutannya bagimana, berdasarkan info RSPO Eropa masalah ini akan berlangsung lama seperti Prolegnas di DPR,” Jelas dia.
Dalam hal perdagangan, kata dia, produk yang digemari seperti sawit akan terus mendapatkan serangan dari komoditas lainnya. Hal ini menjadi sesuatu yang biasa dalam perdagangan global.
“Kita lihat komoditas yang lagi tren dan dibicarakan banyak orang akan menyerang komoditas tertentu. Jadi yang diserang bukan Indonesia-nya tapi komoditasnya, saya rasa ini wajar saja kalau sawit dihajar, seperti batu bara dulu hingga akhirnya mati,” katanya.
Walaupun, pihak Eropa mempertanyakan standar keberlajutan sawit Indonesia, namun pihak RSPO menyatakan sertifikasi ini telah berhasil memperbaiki standar pengelolaan sawit baik dari aspek pemeliharaan lingkungan dan perbaikan secara sosial-ekonomi.