JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian masih dibawah sektor perdagangan per 31 Agustus 2016. Data Kemenko Perekonomian menunjukkan penyerapan KUR sektor perdagangan (besar dan eceran) yang mencapai 68%. Di sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan) hanya mencatat 15,51%. Begitupula sektor lainnya bahkan lebih kecil lagi seperti jasa-jasa 10,86%, industri pengolahan 4,49%, dan perikanan 1,15%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan pemerintah ingin KUR menyasar kredit mikro. Tapi, komposisi yang sekarang belum sesuai dengan komposisi perekonomian kita.
“Kita ingin KUR ini lebih disalurkan kepada petani, nelayan dan peternak,” kata Darmin saat memimpin Rapat Koordinasi tentang KUR, Jumat (16/9), di Jakarta.
Penyebab tersendatnya realisasi KUR ke sektor pertanian adalah sumber daya manusia (SDM) dari bank penyalur masih minim untuk menjangkau para calon debitur di lapangan.
“Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai. Ini disebabkan karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau. Sementara, sektor pertanian sulit untuk dijangkau,”imbuh Darmin seperti dikutip dari laman ekon.go.id.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad memberikan solusi kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan berbeda untuk meningkatkan realisasi KUR di luar sektor perdagangan.
“Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendorong ekskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan,” ungkapnya.
OJK yang melakukan kajian cepat terhadap data debitur pada 3 bank BUMN (BRI, BNI, Mandiri) pada Juni 2016 mendapatkan hasil 58,30% debitur yang menerima fasilitas KUR pada 2016 merupakan debitur baru, 23,73% merupakan debitur switching dari KUR skema lama,dan 17,97% merupakan debitur switching dari kredit komersial.“Untuk tahun depan, yang switching ini harus dikurangi,” tegas Darmin.
Data Kemenko Perekonomian menunjukkan hingga September 2016 penyaluran KUR sudah mencapai sekitar 65% dari target penyaluran Rp120 triliun. Penyaluran tersebut meliputi kredit mikro sebesar Rp44,7 triliun dan ritel Rp20,5 triliun. Sementara untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi Rp79,5 miliar.
Hadir dalam rakor antara lain Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mauliaman Hadad, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, direksi bank-bank BUMN, BPKP, dan perwakilan dari beberapa kementerian/lembaga. ( Qayuum)