Temuan APKASINDO: Petani PSR Berencana Mundur Akibat Tekanan Pejabat Daerah

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Tim Auditor ISPO DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan kajian mengenai percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di sejumlah daerah. Hasil temuan sangat mengagetkan karena terdapat banyak masalah di lapangan yang berpotensi memperlambat progres PSR.

Berdasarkan kajian tim bahwa dari 838 Koperasi/Poktan/Gapoktan Peserta PSR (tahun 2017-2020) diketahui sekitar 96,8 % pelaksanaan PSR menggunakan model  bermitra dimana  sebagian atau keseluruhan dikerjakan oleh rekanan. “Masalahnya, banyak pula rekanan yang bersifat jadi-jadian. Artiya, rekanan ini tidak berpengalaman dan minim SDM terkait sawit,” ujar DR. M. Amrul Khoiri, SP.,MP.,C.APO, anggota Tim Auditor ISPO DPP APKASINDO.

Petani swadaya murni merupakan kelompok petani yang paling berat menghadapi liku-liku pelaksanaan PSR ini. Pasalnya, petani swadaya minim kompetensi sehingga membutuhkan pendamping teknis PSR. Lain halnya dengan petani plasma yang masih memiliki “bapak angkat” (perusahaan inti). Lantaran keterbatasan memahami teknis PSR, petani swadaya pasrah saat penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan kepada calon rekanan. Imbasnya, rekanan bisa sesuka hati mengotak-atik anggaran khususnya di P-0 (Pekerjaan pembangunan kebun sawit : land clearing, tumbang chipping, luku, hero, lobang tanam, pupuk, penanaman bibit, terasering dll), karena biasanya Pekerjaan PSR DIKEBUN Petani Swadaya hanya di P-0 yang dikerjakan rekanan.

“Kami melihat ada modus menguras habis dana Bantuan BPDPKS di RAB pekerjaan P-0, bahkan ada yang melebihi bantuan BPDPKS tersebut,” jelas Amrul.

Menurutnya sebagian besar kelembagaan petani swadaya tidak memahami penyusunan RAB, karena banyak ditemukan RAB yang berbeda-beda komponen satuan dan harga satuannya. Oleh karena itu, sebaiknya perlu dibuat acuan standar harga untuk pekerjaan yang bersifat final. Sebagai contoh, pekerjaan biaya chipping, Luku 1, Luku 2, Pekerjaan Hero, dan membuat terasering. Karena item pekerjaan ini salah satu item yang banyak menyedot biaya PSR.

Ditambahkan Amrul, hal ini mengacu kepada RAB yang dibuat oleh kelompok tani untuk pekerjaan tersebut berbeda-beda setiap PSR, idealnya dari Sabang sampai Merauke harus sama. Padahal tidak ada faktor yang mempengaruhi mengapa harus berbeda karena pekerjaan ini bersifat final (tidak ada faktor lain yang membuat harus berbeda-beda disetiap daerah).

DPP APKASINDO juga mengusulkan kegiatan dalam RAB peremajaan sawit harus lebih detil dan diperhatikan. Tujuannya, petani tidak dirugikan dalam kalkulasi anggaran pembiayaan. Contoh lainnya adalah dalam Perencanaan RAB disebutkan 142 batang/ha, tetapi sebelum pekerjaan dilakukan wajib dilakukan dahulu sensus dari total tanaman dari luas yang diremajakan. Melalui  sensus inilah yang menjadi patokan jumlah batang yang akan dibayar ke rekanan, bukan mengalikan 142 batang/ha.

Ada temuan pihak oknum dinas perkebunan menganggap PSR ini adalah ‘proyek’, sehingga intervensi dinas terkait tersebut cenderung menekan Petani PSR dan memperpanjang birokrasi.

“Disinilah sangat diperlukan tenaga Pendamping yang Profesional untuk memandu pembuatan laporan harian kemajuan pekerjaan,” kalau model seperti ini yang dilakukan, saya pastikan hutang Petani akan membengkak di Bank Rekanan, karena semakin boros pemanfaatan hibah BPDPKS 25 juta/ha maka tanggungan Petani di bank untuk menutupi kekurangan Total biaya pembangunan kebun sampai panen (P0-P3) akan semakin membengkak,” jelas Amrul.

Tantangan lain berkaitan besarnya intervensi dinas perkebunan di tingkat kabupaten. Amrul menuturkan ada temuan pihak oknum dinas perkebunan menganggap PSR ini adalah ‘proyek’, sehingga intervensi dinas terkait tersebut cenderung menekan Petani PSR dan memperpanjang birokrasi, belum lagi permintaan calon rekanan PSR yang harus dituruti oleh kelompok tani atau koperasi jika tidak dituruti maka proses pencairan uang di bank Mitra akan dihalang-halangi dan tidak terbit rekom dari dinas terkait.

Imbas dari persoalan tadi, ada kelompok tani  peserta PSR yang undur diri (mengembalikan uang ke BPDPKS) karena tidak tahan tekanan dari pihak tertentu di kabupaten.Aalasan mereka mundur yaitu daripada kelak bermasalah secara hukum, lebih baik bertahan dengan sawit tua berumur 28 tahun.

“PSR memang membutuhkan dinas terkait, tapi harus jelas mana batas tugas dan tanggungjawab masing-masingnya. Pemerintah pusat  (Jakarta) jangan membiarkan Virus ini menjadi pandemi di program PSR, ini bisa mengakibatkan semua peserta PSR jadi terpapar virus tadi,” pinta Amrul.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Dr. Kasdi Subagyono mengatakan bahwa peranan dinas perkebunan di daerah bagian dari tim verifikator bersama Kementan yang bekerja melahirkan rekomendasi teknis (Rekomtek) sebagai dasar untuk pencairan dana dari BPDPKS.  “Dana itu ditransfer oleh BPDPKS ke rekening petani atau kelompok atau koperasi. Setelah itu tidak ada lagi,” tegas Kasdi.

Dalam program PSR ini, petani mendapat bantuan dana Rp25 juta per hektar yang disalurkan oleh BPDPKS. Untuk mencukupkan total kebutuhan dana PSR, petani memenuhinya dari kredit KUR Perbankan. Pemerintah sangat mendorong petani untuk mengikuti program ini karena ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawir rakyat.

Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, menyayangkan ketidakpatuhan dinas terkait PSR ini di kabupaten dan provinsi. Jelas terlihat mereka intervensi berlebihan, laporan ke DPP Apkasindo sudah cukup banyak dan datanya lengkap bahkan rekaman pembicaraan ancaman kepada beberapa kelompok tani peserta PSR pun ada. Hal ini bisa masuk ke ranah Tipikor yaitu pasal penyalahgunaan wewenang sebagai penyelenggara negara.

“Di sisi lain, saya akui banyak juga Pejabat Dinas terkait PSR ini di Provinsi dan kabupaten yang cukup bagus komitmennya untuk capaian percepatan PSR ini. Mencermati permasalahan ini  ini perlu penegasan melalui surat edaran baik dari Dirjenbun dan BPDPKS tentang batas yang jelas yang mana peran dan tugas dinas Perkebunan atau dinas terkait lainnya, jadi ada pegangan semua pihak, tidak cukup hanya menghimbau melalui media,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Dr. Kasdi Subagyono mengatakan bahwa peranan dinas perkebunan di daerah bagian dari tim verifikator bersama Kementan yang bekerja melahirkan rekomendasi teknis (Rekomtek) sebagai dasar untuk pencairan dana dari BPDPKS.

“Kami apresiasi kerja Dirjen Perkebunan memangkas syarat PSR yang semula 14, sekarang hanya 2 syarat saja. Tetapi di lapangan, niat baik Pak Dirjen tidak didukung sejumlah oknum dan patut diduga cenderung mengagalkan PSR,” jelas Gulat yang juga Auditor ISPO ini. Akan sia-sia semua upaya percepatan jika dilevel bawah masih seperti saat ini.

Pihak bank Mitra PSR juga jangan ikut mempersulit pencairan, ikuti saja aturan yang sudah ada. Lalu, jangan pula menambah persyaratan. “Ingat jika uang petani tersebut berlama-lama di rekening bank mitra, maka petani bisa mengajukan perhitungan bunga bank dari uang tadi. Apabila, uang Petani peserta PSR 10 Miliar rupiah. Jika bunganya 1%, lumayan 100 juta per bulan untuk menambah biaya PSR dan tentunya mengurangi pinjaman petani setelah 25 juta tersebut habis terpakai,” ujar Gulat.

Saat Diskusi melalui Video Conference yang ditaja oleh DPP Apkasindo dengan topik Percepatan PSR yang langsung dihadiri oleh Dirjenbun, Perwakilan KSP dan Direktur BPDPKS, ada 684 chat yang masuk ke Panitia dari toral peserta 268 orang yang berasal dari 22 DPW Provinsi mewakili 117 Kabupaten Apkasindo, 86% chat tersebut membahas keluhan mengenai lambatnya proses pencairan dana PSR di bank Mitra PSR, disebutkan juga bahwa lambatnya pencairan ini akibat tidak direkomendasi oleh Kepala Dinas Perkebunan. Hal inilah sesungguhnya jawaban ketika DPR RI, BPK dan pengamat sering bertanya dan berdebat mengapa laporan uang ditransfer oleh BPDPKS ke Petani tidak sama dengan realisasi di pelaksanaan PSR.

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Anwar Sunari menegaskan   dalam kerangka regulasi. Kalau kita lihat perjanjian kerjasama (PKS) tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa pencairan dana yang terkumpul dalam rekening penampungan (escrow account) harus mendapatkan persetujuan dari kepala dinas (kepala dinas perkebunan setempat).

“Pihak-pihak yang berperikatan dalam hal ini adalah BPDPKS, kemudian bank mitra, serta kelembagaan pekebun sehingga pencairan tidak harus mendapatkan tanda tangan dari kepala dinas,” ujarnya.

Untuk memastikan program PSR ini mencapai target kami, ada sejumlah usulan yang dapat dilakukan. Pertama, segera rekrut tenaga pendamping Alumni D1 Kelapa Sawit Beasiswa BPDPKS yang per tahun 2020 ini sudah mencapai 1.200 alumni yang SK nya diterbitkan oleh Dirjenbun. Kedua, membuat surat edaran mengenai batas kewenangan dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten. Ketiga, melibatkan semua organisasi petani sawit yang memiliki legalitas AHU Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, membuat call center pengaduan. Keempat, membuat standar RAB untuk semua pengajuan PSR. Kelima, melibatkan Tim Surveyor untuk merekrut memetakan calon peserta PSR sampai ke perencanaan RAB.

6 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like