Putusan Mahkama konstitusi No. 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012:

Mengadili, Menyatakan:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, Frasa “ditunjuk dan atau” dalam pasal 1 dan angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, (kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;

“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat adminitrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindaksesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tidak berdasarkan freise Ermessen (discretionary power). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan suatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freise Ermessen (discretionary power). Tidak seharusnya kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, mengusai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan”.

Pasal 45 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2004:

“Direktur Jendral dalam jangka waktu paling lama (30 hari kerja sejak diterbitkannya hasil telaahan Berita Acara Tata Batas kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4), menyampaikan Konsep Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jendral”.

Penulis : Abdul Aziz

Share.