Pasal 1 angka 2 UU P3H:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap”.

Pasal 17 PP No. 44 Tahun 2004

“Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum atas status letak, batas dan luas kawasan hutan”.

Pasal 1 Permenhut No. 44 Tahun 2012 jo Permenhut no. 62 Tahun 2013:

“Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik kordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan”.

“Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, indentifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penamdatanganan berita acara tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas”.

Penulis : Abdul Aziz

Share.

Comments are closed.