JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Presiden RI Joko Widodo mengoreksi cara kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah pimpinan Siti Nurbaya. Pengelolaan Kehutanan diminta memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Presiden meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan dan ekonomi itu bisa berjalan bersama-sama. “Ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat.” ujarnya.
“Jangan kita berpikir rutinitas, linier, dan monoton, tidak pernah membuat terobosan-terobosan, sehingga dalam sekian tahun ini, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaharuan-pembaharuan di situ,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017, di Manggala Wana Bhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, pada pekan lalu.
Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya dilakukan sebuah koreksi besar (corrective action) agar ada sebuah terobosan, ada sesuatu yang besar yang baru, yang harus dilakukan, sehingga pengelolaan hutan kita ini lebih baik.
Lebih lanjut Prsiden meminta agar Ini dihentikan, jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek. Ia meminta agar arahnya fokus, konsentrasi, daerahnya dilokalisasi, tapi bisa menjadikan contoh, nanti yang lain-lain tinggal tiru.
“Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek, kita blak-blakan saja, kalau saya mau buka satu per satu nanti ramai,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengkritik pemberian izin dari KLHK. Perizinan menjadi prioritas pertama yang harus diurus. “Jangan asal orang datang diberi, orang datang diberi, orang datang diberi. Sdah itu, setop. Saya ingatkan ini disetop. Ini kawan-kawan saya semua, rekan-rekan saya semua, tapi kalau nggak setop, hati-hati,” tegas Presiden.
Selain itu, kata Jokowi, kementerian diminta dapat melindungi dan mengelola taman nasional. “Kalau yang namanya taman nasional yang perlu dilindungi, ya lindungi secara baik. Jangan hanya namanya saja Taman Nasional, tapi digerogoti sedikit-sedikit. Digerogoti tahu-tahu sudah ratusan-ribuan hektar kita biarkan. Jangan ini diterus-teruskan seperti itu,” tegas Presiden.
Sebelumnya pada akhir Juli, Presiden Joko Widodo sudah menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Kedua menteri ini dinilai menerbitkan peraturan menteri (permen) yang dianggap menghambat investasi.
“Pada Permen-Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengingatkan menteri yang lainnya dalam rapat paripurna tersebut untuk berhati-hati dalam menerbitkan permen. Sebelum peraturan diterbitkan, menteri diminta membuat kajiajn dan kalkulasi yang matang.