JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta penelitian berkaitan kebakaran lahan dan hutan di Indonesia harus berdasarkan data.
Pernyataan ini diungkapkan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN) KLHK Dida Migfar Ridha untuk menjawab artikel David Gaveau yang berjudul Alternative data: setting the record straight on the scale of Indonesia’s 2019 fires, yang dipublikasikan di The Conversation pada 17 Desember 2021.
Dalam artikel tersebut, David Gaveau melansir data bahwa luasan karhutla mencapai 3,11 juta hektare di seluruh Indonesia pada 2019. Data ini lebih tinggi dua kali lipat daripada data resmi KLHK.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia melalui KLHK menyebutkan data karhutla di tahun tersebut seluas 1,69 juta ha.
Kenapa data bisa berbeda? David Gaveau menjelaskan dalam artikel tersebut bahwa timnya menggunakan teknologi satelit yang didukung machine learning dan perangkat Super komputer Google. Sedangkan KLHK menggunakan interpretasi visual dari citra satelit Landsat melalui penggambaran batas area terbakar yang dilakukan petugas secara manual.
Dida Migfar Ridha menjelaskan persoalan ini dimulai saat David Gaveau menerbitkan laporan yang keliru sesaat sebelum COP25.
“Jika dilihat dari waktunya, jelas dimaksudkan untuk melemahkan kredibilitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan,” kata Dida dalam keterangan resmi.
Setelah publikasi laporan ini,dikatakan Dida bahwa sebagai NGO yang menaungi yang bersangkutan ini, yakni CIFOR, menyatakan telah menyesali waktu dan terjadi salah langkah dalam mempublikasikan analisis kebakaran tahun ini secara prematur.
CIFOR juga menyatakan bahwa penelitian yang dimaksud belum mematuhi proses yang disebut “pengawasan normal dari proses peer-review yang dilakukan oleh jurnal ilmiah”, dan “bahwa kerusakan hutan primer sangat rendah” di Indonesia.
Terkait hal ini, Dida menyampaikan agar dalam mengatasi tantangan terhadap lingkungan, penting untuk membedakan antara narasi palsu dan penelitian berbasis sains.
“Pemerintah Indonesia dengan hormat menyarankan agar David Gaveau mencari panduan tentang praktik terbaik di bidang ilmiah,” katanya.