• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Wednesday, 6 December 2023
Trending
  • Provinsi Bengkulu dan BPKD Membahas Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2023
  • Apeksi Bahas Perubahan Iklim Global
  • Perjuangan Realisasi Komitmen Pendanaan Iklim Dalam Upaya Memerangi Climate Change 
  • Beban Ekspor CPO Menjadi US$118/Ton Periode 1-15 Desember
  • Pupuk Indonesia Menyalurkan 124,4 ton Pupuk Subsidi ke Wilayah Terluar Indonesia
  • Gubernur Riau Berkunjung ke Kedutaan Inggris di Jakarta Terkait Kerja Sama Lingkungan Hidup
  • Shell ExpertConnect Hadirkan Kolaborasi Stakeholder Sawit
  • Mentan dan Panglima TNI Teken MoU Mempercepat Peningkatan Produksi dan mengembalikan Swasembada Pangan
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Sertifikasi FSC Dibawah Tekanan NGO
Berita Terbaru

Sertifikasi FSC Dibawah Tekanan NGO

By RedaksiJuly 17, 20214 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
FIRMAN SUBAGYO ANGGOTA KOMISI IV DPR 1
FIRMAN SUBAGYO ANGGOTA KOMISI IV DPR 1
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah diminta mengawasi kepentingan asing yang mengganggu industri sumber daya alam dengan kedok lingkungan. Kampanye negatif LSM lingkungan semakin massif sehingga merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Tekanan LSM dilakukan dengan cara menuntut organisasi pengelolaan hutan lestari seperti Forest Stewardship Council (FSC) untuk menghapus keanggotan perusahaan kayu asal Indonesia.

Firman Subagyo, Anggota Komisi IV DPR RI, mengatakan bahwa produk alam negara berkembang seperti dari Indonesia terus dihambat oleh berbagai kebijakan dagang dan kampanye negatif LSM. Disinilah, Indonesia harus berani tegas terhadap kampanye LSM yang mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

“Harus dipahami, banyak LSM mengintervensi pembangunan dan sumber daya alam negara berkembang. Kedaulatan bangsa ini tidak boleh diganggu oleh kepentingan di dalam dan luar negeri,” ujar politisi Golkar ini.

Selanjutnya, ia menyarankan pemerintah Indonesia berani bertindak tegas terhadap kampanye yang mengganggu kepentingan nasional. Sebagai contoh, Phil Aikman salah satu aktivis LSM dari Amerika Serikat, Mighty Earth, sering membuat kampanye negatif terhadap industri sumber daya alam Indonesia. Tetapi, belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Kendati, sering keluar masuk negara ini.

Baca juga :   Perjuangan Realisasi Komitmen Pendanaan Iklim Dalam Upaya Memerangi Climate Change 

“Indonesia harus dapat mencontoh pemerintah India dan Brazil yang bertindak tegas kepada LSM asing di negaranya. Sebagai contoh, pemerintah Brasil hingga kini tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace. LSM yang beroperasi di Indonesia tetapi mengganggu kepentingan nasional. Seharusnya dilarang dan tidak boleh melakukan kegiatan di Indonesia,” tegas Firman.

Ia juga mendesak adanya akuntabilitas dan transparansi dari NGO yang beroperasi di Indonesia. “Mereka para LSM harus bisa mempertanggungjawaban sikap, tindakan, keputusan lembaga mereka kepada publik termasuk dalam soal pendanaan. Karena biasanya mereka menerima dana atau donasi dari luar dengan agenda tertentu,” ujarnya.

Dr. Sadino, Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum & Kebijakan Kehutanan mengatakan isu pembangunan sangatlah seksi bagi kampanye LSM. Kampanye LSM menentang pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia. Padahal tanpa aktivitas ekonomi, bagaimana bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Lebih biadab LSM yang menghambat pembangunan di daerah yang sedang membangun. Karena sama saja membiarkan masyarakat setempat tidak bisa berkembang dan semakin tertinggal,” ujarnya.

Baca juga :   BPDPKS Berkolaborasi Dengan  Komisi XI DPR RI Sosialisasi Sawit Baik

Berkaitan dengan sertifikasi produk hutan di Indonesia. Dr.Petrus Gunarso, Pengamat Kehutanan menjelaskan bahwa lembaga sertifikasi kayu seperti FSC ataupun PEFC memang dibentuk untuk memenuhi tuntutan pembeli di luar negeri. Masing-masing membuat standar dan skema sertifikasi yang berbeda-beda. Di dalam negeri juga ada sertifikasi serupa seperti Lembaga Ekolabel Indonesia dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

Di pasar internasional, dikatakan Petrus Gunarso, perusahaaan kayu dari negara berkembang seperti Indonesia diminta untuk memenuhi standar negara pembeli seperti Eropa. Itu sebabnya, berdirilah lembaga seperti FSC yang menerbitkan logo dagang produk kayu.

“Masalahnya adalah pelaku bisnis di negara berkembang. Malahan dibuat ruwet karena harus memenuhi kriteria sustainability yang berbeda di antara lembaga sertifikasi kayu. Jadi, belum ada kriteria yang dibuat untuk standar internasional misalkan melalui ISO,” jelas Petrus.

Petrus mengingatkan bahwa sertifikasi ini bagian dari strategi dagang. Perusahaan kayu diminta punya sertifikasi oleh pembeli di luar negeri. Kendati sifatnya voluntir. Tapi kalau tidak punya sertifikatnya berakibat kesulitan masuk pasar ekspor. Tak heran, beberapa lembaga sertifikasi hutan melibatkan jejaring LSM baik internasional dan lokal supaya perusahaan mempunyai sertifikat hutan lestari.

Baca juga :   UMKM Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau

Dari data yang dihimpun, sejumlah LSM juga menekan lembaga sertifikasi hutan untuk mengeluarkan perusahaan dari yang menjadi anggota lembaga tersebut. Sebagai contoh, 19 LSM lokal dan internasional mengirimkan korespondensi surat kepada FSC. Dalam isi surat tertanggal 26 Agustus 2020, tertulis ada tekanan kepada FSC untuk mengeluarkan perusahaan kayu dari Indonesia yang menjadi anggotanya.

Petrus Gunarso menilai kredibilitas lembaga sertifikasi seperti FSC dipertaruhkan apabila menerima mentah-mentah hasil investigasi LSM.

“Saat menerima laporan, seharusnya FSC verifikasi lapangan juga. Jangan langsung menerima dan sepakat dengan laporan LSM. Karena perusahaan kayu yang menjadi anggotanya telah bayar mahal (sertifikasi). Selain ke lapangan, lembaga seperti FSC juga harus verifikasi ke pemerintah. Kalau itu tidak dilakukan akan berpengaruh kepada kredibilitasnya,” pungkas Petrus.

Fsc hutan
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Provinsi Bengkulu dan BPKD Membahas Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2023

16 hours ago Berita Terbaru

Apeksi Bahas Perubahan Iklim Global

17 hours ago Berita Terbaru

Perjuangan Realisasi Komitmen Pendanaan Iklim Dalam Upaya Memerangi Climate Change 

18 hours ago Berita Terbaru

Beban Ekspor CPO Menjadi US$118/Ton Periode 1-15 Desember

18 hours ago Berita Terbaru

Pupuk Indonesia Menyalurkan 124,4 ton Pupuk Subsidi ke Wilayah Terluar Indonesia

19 hours ago Berita Terbaru

Gubernur Riau Berkunjung ke Kedutaan Inggris di Jakarta Terkait Kerja Sama Lingkungan Hidup

20 hours ago Berita Terbaru

Shell ExpertConnect Hadirkan Kolaborasi Stakeholder Sawit

21 hours ago Berita Terbaru

Mentan dan Panglima TNI Teken MoU Mempercepat Peningkatan Produksi dan mengembalikan Swasembada Pangan

22 hours ago Berita Terbaru

Kolaborasi Palmco Riau III dan JPN Riau, Kerjasama Membangun Kebun Sawit Masyarakat

23 hours ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

Jaminan Kepastian Legalitas Sawit

Edisi Terbaru 1 week ago2 Mins Read
Event

Advokasi Sawit Dan Peluncuran Buku Mitos Vs Fakta Sawit

Event 4 months ago2 Mins Read
Latest Post

Provinsi Bengkulu dan BPKD Membahas Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2023

16 hours ago

Apeksi Bahas Perubahan Iklim Global

17 hours ago

Perjuangan Realisasi Komitmen Pendanaan Iklim Dalam Upaya Memerangi Climate Change 

18 hours ago

Beban Ekspor CPO Menjadi US$118/Ton Periode 1-15 Desember

18 hours ago

Pupuk Indonesia Menyalurkan 124,4 ton Pupuk Subsidi ke Wilayah Terluar Indonesia

19 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.