Persoalan minyak goreng melebar sampai kesektor hulu. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, akan mengaudit perusahaan sawit. Audit difokuskan kepada kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dan sistem produksi. Hasilnya untu kapa?

Setelah diberikan mandat untuk penyelesaian minyak goreng di Jawa dan Bali, Luhut Panjaitan langsung bergerak cepat. Mulai dari kebijakan integrasi data sampai kepada pengawasan distribusi.

Salah satu kebijakan terobosan lainnya adalah audit perusahaan kelapa sawit. Audit difokuskan kepada legalitas perusahaan dan sistem produksinya.

“Ini kali pertama kita lakukan audit kepada semua perusahaan kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan,” kata Luhut kepada media pada pertengahan Mei 2022.

Luhut menyebutkan audit ditujukan untuk mengetahui luas perkebunan sawit dan kepemilikan suratnya. ”Ini kita lakukan (untuk mengetahui), luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), agar  statusnya lebih jelas. Juni sudah akan dimulai kegiatan auditnya,” tegas Luhut.

Keberadaan kantor pusat perusahaan sawit di Singapura juga menjadi perhatian Luhut. Ia menyoroti perusahaan sawit bermarkas di luar negeri supaya pajak bisa masuk ke kas negara. Nantinya, proses audit akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KEPALA Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh telah menerima surat audit perusahaan sawit yang diteken oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. BPKP pun telah memulai audit tersebut dengan melakukan penelitian pendahuluan, mengumpulkan data yang dibutuhkan, serta memeriksa keseluruhan dokumen terkait.

“Kami sudah terima surat dari Pak Luhut. Kalau ada yang main-main tentu saja sekarang mudah ketahui, karena sistem kita buat sedemikian rupa, setiap titik kita awasi,” jelas Ateh seperti dikutip dari mediaindonesia.com pada 14 Juni 2022.

Kegiatan audit ini akan melibatkan Kementerian lain seperti Kementerian Pertanian. Namun, jangan sampai ada tumpang tindih lahan yang.

“Kita tanyakan ke Kementerian Pertanian soal izin kelapa sawit berapa hektare, ke BPN soal tanahnya,” katanya. “Jadi yang ini dulu kriterianya kita bentuk. Nanti baru kelapangan, benar tidak. Jangan-jangan ada orang yang izinnya cuma 1 hektare, bikinnya 2 hektare,” imbuh Ateh.

Pihaknya belum bisa menguraikan nama-nama perusahaan yang akan diaudit. BPKP memastikan perusahaan kakap, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tak luput dari pengawasan. Dijadwalkan kegiatan audit berlangsung selama tiga bulan.

Eddy Martono, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), rencana audit yang akan dijalankan pemerintah kepada perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit. Kegiatan audit tersebut dinilai bisa memberi dampak positif bagi industri kelapa sawit di Indonesia.

“Harapannya setelah diaudit, semuanya jadi clear. Datanya clear terkait berapa luas kebun yang sebenarnya, berapa produksinya, semuanya, sehingga nanti kalau datanya sudah sesuai, ketika mengambil kebijakan akan lebih bagus,” kata Eddy.

Kendati demikian, ia belum mengetahui pelaksanaan waktu audit tersebut dan perusahaan mana saja yang telah diaudit. ”Kita belum dapat info sama sekali,” jelas Eddy.

Sementara itu, kalangan akademisi meminta pemerintah untuk merumuskan lebih detil tujuan audit Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit. Pasalnya, pemerintah telah memiliki serangkaian regulasi yang mengatur dan mengawasi HGU.

“Sebenarnya pemerintah perlu merumuskan secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan Audit HGU itu sendiri. Karena rencana audit HGU ini terkesan ‘tiba-tiba’, ”ujar Dr. Rio Christiawan, Associate Professor Bidang Hukum Perdagangan dan Perizinan Universitas Prasetya Mulya.

Rio menuturkan sebenarnya audit sehubungan penggunaan HGU ini merupakan hak pemerintah sehubungan kegiatan pengawasan, meskipun kegiatan pengawasan sehubungan dengan penggunaan HGU sudah dilakukan melalui kegiatan pengawasan tanah terlantar dan sesungguhnya pemerintah telah memiliki aturan terkait peruntukan, penggunaan tanah serta tanah terlantar dalam HGU.

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 128)

Share.