Sederet Tantangan Dihadapi Perkelapasawitan Indonesia

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Berbagai tantangan yang tengah dihadapi perkelapasawitan Indonesia diungkap pada seminar dengan tema “Tantangan Perkelapasawitan Indonesia Ke depan: Menjawab Permasalahan Kemitraan Usaha”, yang diadakan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Mangga Barani, Kamis (5 September 2019), di Jakarta.
Ketua FP2SB, Achmad Mangga Barani mengutarakan selain memiliki berbagai keunggulan kelapa sawit Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan serius, baik terkait aspek hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup.


“Adapun tantangan dan permasalahan kongkrit yang dihadapi sawit, di antaranya kemitraan usaha, tata niaga dan pasokan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, lahan, legalitas usaha perkebunan, peremajaan sawit rakyat,” ujar Mangga Barani.
Tuntutan praktik tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), kelembagaan pekebun kelapa sawit, status dan keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun, penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit dan peruntukkannya serta data dasar perkebunan kelapa sawit, juga menjadi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sawit.


Lebih lanjut, Mangga Barani mengatakan kontribusi kelapa sawit baik secara langsung atau nyata bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga belum diakui dalam APBD-nya, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, program green fuel (biodiesel), serta penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut.

“Selain permasalahan dan tantangan tersebut masih ada lagi tantangan yang juga harus diselesaikan, di antaranya Parlemen Uni Eropa pernah mengeluarkan resolusi soal kelapa sawit dan pelarangan biodiesel berbasis kelapa sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah, antara lain, terkait deforestasi, korupsi, penggunaan pekerja anak, dan pelanggaran HAM,” kata Mangga Barani, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.


Perkembangan berikutnya, pada 13 Maret 2019, Komisi Eropa memutuskan untuk melarang penggunaan bahan bakar kendaraan berasal dari minyak sawit, karena budidaya tanaman kelapa sawit dinilai mengakibatkan deforestasi berlebihan. Komisi Eropa juga menerbitkan sejumlah kriteria guna menentukan tanaman atau komoditas yang menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan.
Kriteria tersebut dibuat sebagai bagian dari upaya Komisi Eropa untuk membuat undang-undang baru di Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 32% pada 2030.

Komisi Eropa merancang peraturan baru berupa Delegated Regulation Suplementing Directive 2018/2019 of the Europe Union (EU) Renewable Energy Directive (RED) II. Rancangan peraturan tersebut bertujuan membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC).

3 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like