Sawit Tekan Kemiskinan dan Penuhi Pangan Dunia

Forum Wartawan Pertanian mengadakan webinar yang mengulas solusi kelapa sawit untuk mengentaskan persoalan kemiskinan.

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), menunjukkan perkebunan kelapa sawit mampu membangun daerah miskin dan terbelakang untuk menjadi sentra perekonomian baru. Sentra ekonomi baru ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat.

Selain itu, kelapa Sawit membantu dunia dalam Sustainable Development Goals (SDG) dalam hal mengatasi persoalan kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), pada Diskusi Webinar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) dengan tema Peranan Kelapa Sawit Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Mewujudkan Gratieks, pada Rabu (31 Maret 2021).

Diskusi digelar secara virtual menghadirkan narasumber lain di antaranya Heru Tri Widarto (Direktur Tanaman Tahunan dan Tanaman Penyegar Kementerian Pertanian RI) dan Dr Bedjo Santoso (Pengamat Kehutanan).

Dijelaskan Tungkot tiga jalur industri minyak sawit menolong kemiskinan dunia. Pertama, jalur produksi melalui sentra perkebunan sawit. Kedua, jalur hilirisasi di negara importir minyak sawit. Ketiga adalah jalur konsumsi minyak sawit.

Lebih lanjut, Tungkot menjelaskan setelah era bisnis HPH (Hak Pengusahaan Hutan) berakhir, muncul kota mati atau kota hantu karena ekonomi tidak bergerak. Imbasnya, masyarakat setempat menjadi miskin. “Disinilah, peranan kebun sawit yang merestorasi lahan eks HPH menjadi daerah produktif dan lestari secara lingkungan. Selain itu, perekonomian mulai bergerak dengan hadirnya perkebunan sawit,” lanjutnya.

Dari aspek ekonomi, terjadi nilai transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan ekonomi di pedesaan dan perkotaan. Nilai transaksi masyarakat kebun sawit dengan masyarakat perkotaan sebesar Rp 202,1 triliun/tahun dan masyarakat kebun sawit dengan ekonomi pedesaan sebesar Rp 59,8 triliun/tahun.

Pertumbuhan perkebunan sawit di setiap daerah berkontribusi menurunkan kemiskinan. Kondisi serupa dialami oleh Malaysia, Thailand, Papua Nugini. “Jadi, di mana ada perkebunan sawit di situ kemiskinan turun karena ada tenaga kerja yang masuk ke sana. Tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tambah Tungkot.

Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri ada juga kesempatan kerja yang tercipta di industri hilir negara importir sawit. Penciptaan lapangan kerja mencapai 2,73 juta orang di negara tujuan sawit. Dari sisi income generating sebesar Rp 38 triliun untuk program hilirisasi minyak sawit di negara importir.  

“Kita (Indonesia) negara eksportir mampu meningkatkan kinerja sawit. Begitupula di negara importir kesempatan kerja meningkat. Itu terjadi di India, China dan Uni Eropa,” ujarnya.

“Sebenarnya UE (Uni Eropa) pura-pura saja menolak sawit.Sebab jika mereka tetap begitu hilang kesempatan kerja di sana, dan pendapatan turun,” imbuhTungkot

Kontribusi besar sawit dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pemenuhan pangan di dalam negeri dan dunia, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui peranan kelapa sawit untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Pada kesempatan yang sama, Pengamat Kehutanan, Dr. Bedjo Santoso mengutarakan industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja. Rinciannya, 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Devisa kelapa sawit tahun 2018 sebesar 240 trilliun rupiah. Kelapa sawit mampu menjadi tulang punggung  perekonomian nasional.

“Saya tidak sepakat dengan kebijakan moratorium sawit (Inpres No.8 Tahun 2018). Aturan ini tidak jelas arahnya dan menggerogoti  sawit sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Bedjo.

Selanjutnya, Ia mengatakan Pengembangan kelapa sawit (terutama sawit rakyat) dapat ditempuh melalui pembangunan ekosistem hutan tanaman kelapa sawit yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal. 

“Kebijakan pemerintah dalam perkelapasawitan yang kontraproduktif dengan upaya pengentasan kemiskinan perlu ditinjau kembali agar  sesuai prioritas kepentingan nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Pertanian, Heru Tri Widarto memaparkan data-data nilai ekspor komoditas utama. Secara keseluruhan Ditjen Perkebunan menargetkan nilai ekspor komoditas utama, andalan dan pengembangan perkebunan periode 2020-2024 sebesar US$74,31 milliar atau setara Rp 1.040,33 trilliun rupiah.

Untuk mengejar seluruh target tersebut pihaknya mendorong pengembangan logistik benih, meningkatkan produksi dan produkivitas, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor. “Kami juga mendorong modernisasi perkebunan , pembiayaan melalui KUR (kredit usaha rakyat), peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia), optimasi jejaring stakeholder,”ujar Heru, dalam paparannya.

Ditjen Perkebunan juga menargetkan selama  2020-2024 produksi perkebunan naik 7 persen per tahun, penyerapan tenaga kerja 5 persen, peningkatan PDB perkebunan 5 persen per tahun serta mengurangi losses 3 persen.

“Dan, saat ini total luas lahan sawit 16,38 juta hektar. Dari jumlah tersebut,  luas perkebunan  sawit rakyat  6,72 juta hektar. Sementara itu, potensi peremajaan sawit rakyat 2,78 juta hektar dengan sebaran dominan di Sumatera dan Kalimantan. Target PSR periode 2020-2022 tumbuh 180 ribu hektar setiap tahunnya. Targetnya di 21 provinsi dan 108 kabupaten/kota,” imbuh Heru.

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like