JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Muhammad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR-RI, mengungkapkan pentingnya peranan BPDPKS sebagai mitra dari komisi XI yang tugasnya melakukan pungutan ekspor produk sawit dan dana yang terkumpul digunakan untuk program sawit berkelanjutan.
Menurutnya Sawit dapat meningkatkan kesejahterakan rakyat, dan saat ini sawit memiliki manfaat yang tinggi karena sumbangsihnya terhadap negara sangat tinggi sehingga kita bisa segara bangkit setelah krisis ekonomi akibat pandemi. Namun saat ini banyak dilakukan kampanye negatif oleh negara – negara Eropa karena produk dari Eropa tidak bisa bersaing dengan produk sawit.
Hal ini diungkapkan Misbakhun dalam kegiatan “Sosialisasi Sawit Baik 2023” bertema Pentingnya Peranan BPDPKS Untuk Kesejahteraan Petani” 20 Februari di Sebatik, Kalimantan Timur.
“Sosialisasi peranan BPDPKS terutama dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sangat penting untuk dilakukan karena program ini murni dari pemerintah hal ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat sebatik, karena diantara para petani sawit di Sebatik ada yang mampu dan ada juga yang tidak mampu melakukan peremajaan sawit,” terang Misbakhun.
“Perkebunan kelapa sawit adalah penyumbang devisa yang sangat besar bagi negara sehingga diperlukannya peremajaan sawit untuk memastikan sawit Indonesia tetap berproduksi.” Lanjutnya.
Pemungutan ekspor dilakukan salah satu tujuanya untuk program peremajaan sawit rakyat yaitu sawit berumur diatas 25 tahun atau yang kurang produktif dapat dilakukan peremajaan. Ada 37,4 ribu ha perkebunan sawit di kaltara di antaranya adalah sawit rakyat. Jika program BPDPKS di Wilayah perbatasan hadir seperti di sebatik salah satu dampaknya bisa mempertahankan kedaulatan NKRI karena pemerintah hadir untuk memajukan daerah terluar dari NKRI. Jika ekonomi atau kesejahteraan rakyatnya terangkat maka tidak ada yang dapat menggangu kedaulatan NKRI di perbatasan karena semangat kebangsaan rakyat perbatasan meningkat karena merasa diperhatikan oleh permerintah.
BPDPKS dananya berasal dari pungutan ekspor produk turunan sawit yang di masukan ke penerimaan negara dan di alokasikan untuk kesejahteraan petani sawit selain itu juga di alokasikan untuk program biodiesel sehingga harga TBS tetap stabil.
Dari BPDPKS, Kepala Divisi Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Crued Palm Oil Ahmad Munir menjelaskan tujuan PSR yaitu untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit berkelanjutan selain itu juga ada program sarana dan prasarana seperti pupuk, bibit, jalan dan juga termasuk pengairannya. Dan dana yang di dapatakan BPDPKS adalah dari hasil pungutan ekspor sawit jadi dari sawit untuk sawit. Selain itu juga ada pengembangan SDM yaitu memberikan beasiwa pada anak-anak petani sawit. Program riset dan promosi penyediaan program biodiesel dan lain-lain.
“Tanpa kita sadari 24 jam kita membutuhkan sawit mulai daribangun tidur hingga tidur lagi. Banyaknya kampanye negatif tentang sawit di Eropa karena besarnya potensi dari sawit. Indonesia memiliki perkebunan sawit terbesar di dunia namun saat ini banyak sawit yang berumur di atas 25 tahun sehingga sudah tidak productive, untuk meringankan beban petani dari segi biaya dalam proses replanting maka hadirlah program PSR dari BPDPKS.” Jelas Munir dalam presentasinya.
Hadir pula dalam sosialisasi Wakil Bupati Nunukan Hanafiah dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimanat Utara Ahmad Hermansyah.
Sumber: bpdp.or.id