Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI): Penguatan Imej Dan Advokasi Industri Sawit

Pertengahan November 2012, dalam sebuah rapat pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun diputuskan menjadi pengganti Ambono Janurianto, Ketua Umum DMSI sebelumnya.  Nama Derom Bangun sudah tidak asing di kalangan pelaku industri sawit, mengingat ayah tiga anak ini sudah malang melintang di sektor perkelapasawitan dalam dan luar negeri. 

Bahkan bagi sebagian pelaku sawit, Derom didaulat sebagai Duta Besar Sawit Indonesia untuk dunia internasional. Tim redaksi SAWIT INDONESIA yang diwakili Qayuum Amri dan Iman Saputra bertemu Derom Bangun yang berkantor di Gedung C, Kementerian Pertanian. Berikut ini petikan wawancara kami:

Sebelumnya, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya bapak sebagai Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia. Mohon dijelaskan apa rencana bapak ke depan untuk mengembangkan organisasi ini?

Kami berencana akan memberdayakan dewan pembina maupun dewan pengarah yang berada di dalam organisasi DMSI ini. Untuk dewan pembina itu adalah menteri koordinator perekonomian dengan anggota kementerian terkait. Lalu, adapula dewan pengarah dengan menteri pertanian selaku ketua kemudian anggotanya berasal dari unsur direktur jendral kementerian perdagangan, direktur jendral kementerian perindustrian, dan direktur jendral kementerian lingkungan hidup. 

Dalam pandangan saya, peranan dewan pembina dan dewan pengarah dapat dioptimalkan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di industri sawit. Sebagai contoh, DMSI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk segera memperbaiki infrastruktur pendukung seperti pelabuhan. Selain itu, dapat pula melakukan komunikasi lewat Kementerian Perindustrian  supaya membantu riset di industri hilir sawit yang memanfaatkan anggaran dari pemasukan Bea Keluar CPO. 

Kemudian, DMSI dapat meminta Kementerian Kesehatan supaya melakukan riset dan publikasi mengenai kandungan pro vitamin A dalam minyak sawit, yang bagus buat kesehatan mata. Hal ini merupakan upaya menghadapi tudingan negatif yang menilai minyak sawit membahayakan kesehatan, seperti yang terjadi di Prancis kemarin.

Peranan apa yang dapat diambil DMSI sekarang ini untuk mendorong pertumbuhan industri sawit dalam negeri?

Dengan kondisi industri sawit sekarang ini, saya melihat ada dua peluang yang dapat dilakukan DMSI antara lain memperkuat citra sawit dan advokasi industrinya. Sering kami dengar keluhan dari luar negeri mengenai kerusakan hutan, satwa langka, dan lahan gambut, maka perlu juga ada perbaikan-perbaikan dari dalam negeri, bukan menepisnya dengan mengatakan isu tadi bohong. Untuk itu, perlu kerjasama dengan misalnya kementerian kehutanan disana ada direktorat khusus yang mengatur satwa langka. Dari situ, akan diketahui jumlah orang utan contoh sekarang ini di Taman Nasional Leuser berapa populasi dan upaya peningkatn populasi. Selain itu, pemerintah sudah menyadari perlunya regulasi mengenai lahan gambut dan ada upaya menata kawasan hutan serta penjagaan nasional hutan lindung. Sekarang, sudah dilakukan penataan perkebunan sawit itu sendiri melalui Good Agricultural Practices (GAP) supaya menerapkannya dan petani kecil dapat mengimplementasikan. Hal ini juga menjadi rekomendasi dalam program DMSI kami sekarang. 

Terkait advokasi, DMSI dapat berperan aktif DMSI menjalin kerjasama dengan kementerian terkait apabila ada hambatan perdagangan sawit, istilahnya kami melakukan advokasi dan saran untuk menghadapi hambatan tadi. 

Di luar negeri, industri sawit terus menjadi sorotan dan cap buruk. Menurut bapak bagaimana menghadapi kondisi tersebut terutama peran pemerintah?

Perlu dilihat masalah ini secara jangka panjang, maka peranan pemerintah perlu diperkuat di luar negeri terutama aspek advokasi. Sebagai contoh, negara maju seringkali meminta supaya hutan indonesia dijaga saja tidak perlu lagi dibuka, artinya untuk menjawab statement ini perlu advokasi yang bagus. Statement tadi  dapat dijawab dengan menanyakan berapa luas hutan di negara maju, lalu sarankan saja mereka mengubah lahan pertaniannya menjadi kawasan hutan. Ya, supaya kita juga tidak direcoki untuk mengelola dan memanfaatkan lahan hutan. 

Supaya dapat menjawab statement dan isu tadi akan bergantung seberapa kuat diplomasi pemerintah  Indonesia. Sebelumnya, pernah Indonesia diiming-imingi insentif dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) tetapi sampai sekarang belum terlihat dana dari negara maju untuk kebijakan yang diambil Indonesia dalam menghemat pelepasan emisi  karbon tadi. kalau rakyat miskin tidak berpikir masalah karbon tadi, yang diinginkan potensi hutan dikelola bagi kesejahteraan, misalkan membuka perkebunan sawit.

Di Uni Eropa, kalau dilihat banyak sekali tudingan dan  isu negatif terhadap kelapa sawit. Upaya apa yang mesti kita lakukan?

Seperti di Prancis, ada dua masalah yang dihadapi produk kelapa sawit di sana yaitu antipati industri makanan terhadap minyak sawit dan pajak ekspor. Saya telah melihat di salah satu supermarket terdapat produk yang bertuliskan “Sans Palm Huile” yang berarti tanpa minyak sawit, hal ini mengkhawatirkan karena produsen makanan disana menghindari pemakaiaan CPO . Masalah lainnya  juga, usulan rencana meningkatkan pajak  ekspor CPO sampai 300%  yang akan menghambat perdagangan ekspor CPO kesana.  

Beberapa waktu  lalu dalam pertemuan dengan Malaysia di Malaka, mereka telah membuat strategi untuk melawan usulan kenaikan pajak ekspor CPO di Prancis. Lalu, Indonesia juga diminta membuat strategi yang berbeda dengan Malaysia tetapi tujuannya sama supaya rencana tersebut tidak terealisasi. Bagi kami, negosiasi serta langkah diplomasi dapat dilakukan yang bergantung kepada kekuatan dari tim kementerian.

Lalu di Spanyol, biodiesel sawit dari Indonesia menghadapi tuduhan dumping akibat subsidi lewat skema pajak ekspor CPO. Tetapi, pemerintah Spanyol sekarang ini masih melakukan penyidikan untuk mengetahui apakah benar ada subsidi yang diterima biodiesel sawit kita. Jadi, pemerintah Spanyol melihat ada Differential Tariff Export (DET) untuk CPO dan biodiesel, dengan begitu mereka katakan pabrik biodiesel CPO di Indonesia dapat menikmati harga yang rendah, lalu mengolah CPO menjadi biodiesel yang harganya tinggi. Sebab, ekspor biodiesel Indonesia terkena pajak ekspor sebesar 2% sementara pajak ekspor CPO dapat mencapai 15%. Perbedaan inilah yang ditafsirkan subsidi terhadap biodiesel, namun definisi subsidi ini harus jelas dulu dengan mengacu kepada peraturan World Trade Organization (WTO). Kemungkinan, persoalan ini akan dibawa ke WTO.

Dapat dikatakan produk biodiesel Indonesia ini akan mengalami kesulitan masuk ke pasar Uni Eropa. Kalau begitu seperti apa dampaknya dan apakah ada solusi yang dapat dilakukan?

Tudingan terhadap CPO dan produk turunannya juga terjadi di negara Eropa lain sepertI Jerman. Jadi, pemerintah disana menilai biodiesel sawit Indonesia tidak memberikan penghematan ataupun reduksi emisi  yang ditetapkan sampai 35%. Memang waktu dipakai, kadar emisi biodiesel itu sedikit tetapi mereka melihat kegiatan produksi CPO di kebun itu mengeluarkan emisi yang tinggi. Kecuali, produsen CPO sudah mengantongi sertifikat International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), jadi ada kewajiban memakai teknologi penangkapan gas metana di pabriknya.

Jadi di Uni Eropa, itu biodiesel dari minyak kanola dan kedelai masih diprioritaskan. Namun, ada peluang disitu bagi penggunaan CPO oleh industri makanan, karena minyak kanola yang tadinya banyak dipakai sebagai bahan baku menjadi berkurang akibat dipakai menjadi bahan bakar. Disitulah peluang bagi CPO supaya tetap dapat masuk, itupun di Prancis dihambat untuk dapat digunakan  industri  makanan. Ke depan, hambatan baru diperkirakan lebih banyak lagi terhadap CPO, artinya secara jangka panjang butuh kewaspadaan karena memang  persaingan dagang antar minyak nabati sudah terjadi. 

Ketatnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Uni Eropa, apakah membuat industri pengguna CPO berubah sikapnya?

Kalau sekarang kita lihat kondisi di Prancis, industi pengguna CPO seperti Nutella yang merupakan produsen coklat tetap berkomitmen memakai CPO. Karena, pembeli produknya senang dengan komposisi coklatnya sekarang. Ini berarti, banyak masyarakat yang menentang kebijakan ini jadi mereka ini bisa didekati oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. 

Untuk jangka panjang, sebaiknya fungsi DMSI dapat diarahkan kemana?

Dalam perumusan jangka pangjang, DMSI diharapkan dapat berfungsi sebagai penentu dan mengevaluasi kebijakan pembangunan industri sawit. Hal ini berarti, pemerintah melibatkan kami dalam perencanaan regulasi yang terkait dengan industri sawit, jadi DMSI dapat merumuskan sekaligus ikut proses evaluasi. Dengan kemampuan yang tidak terlalu besar saat ini, fungsi koordinasi bisa dioptimalkan. Lewat fungsi inilah, DMSI berupaya menyakinkan setiap kementerian untuk mendukung pengembangan industry sawit  tanah air. (bebe)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp