Subsidi Biodiesel Tidak Pakai Duit APBN

Industri sawit mampu membiayai program mandatori biodiesel melalui program dana pungutan sawit (CPO Fund). Selama ini, dana pungutan dipakai untuk membayar selisih harga  biodiesel dan solar. Tidak ada sepeserpun duit negara untuk subsidi biodiesel pasca penerapan CPO Fund.

Pelaku industri biodiesel merasa gerah pasca keluarnya pemberitaan mengenai suntikan subsidi kepada lima grup perusahaan biodiesel. Beberapa media nasional melansir bahwa total subsidi yang diberikan mencapai Rp 5,7 triliun kepada produsen biodiesel tersebut. Data pemberian subsidi ini bersumber dari laporan KPK terhadap beberapa perusahaan penerima  dana subsidi program biodiesel periode Agustus 2015-April 2016.

“Gara-gara pemberitaan tersebut, dampaknya luar biasa besar. Banyak telepon masuk dari politisi Senayan yang menanyakan kebenaran informasi tersebut,” ujar salah seorang eksekutif perusahaan biodiesel.

Menanggapi isu liar ini, Pengurus Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) berinisiatif mengumpulkan media untuk menjelaskan skema dan penyaluran program biodiesel. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI menegaskan,” Program biodiesel tidak mengambil dana (subsidi) pemerintah. Program ini peroleh dukungan penuh dari dana pungutan .”

Dana pungutan yang dimaksud Paulus Tjakrawan adalah dana pungutan sawit (CPO Fund) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Semenjak lahirnya kebijakan ini, kata Paulus, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kepada biodiesel. Untuk menaungi program ini, pemerintah membuat aturan teknis mulai dari Peraturan Presiden sampai Peraturan Menteri.

Dana pungutan inilah yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Paulus mengatakan dirinya merasa  heran terhadap pemberitaan subsidi biodiesel di saat Parlemen Uni Eropa sedang mengambil suara untuk Resolusi Sawit Eropa. Apalagi, pemberitaan ini gencar disuarakan media internasional yang beroperasi di Indonesia. “Ada apa ini, kenapa muncul berita ini ketika produk biodisel mendapatkan tekanan hebat di Uni Eropa dan Amerika Serikat,” tanya Paulus.

Sebagai informasi, program pengembangan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dimulai sejak 2006, dimana pada 2008 menjadi program mandatori di Indonesia. Mulai 2009-2014, program BBN mendapatkan dukungan subsidi dari APBN sejalan dengan dukungan subsidi pemerintah untuk BBM Public Service Obligation (PSO) bagi keperluan domestik.

defisit perdagangan luar negeri tahun 2012 (perdagangan komoditas selain minyak bumi surplus US$ 4 miliar, perdagangan minyak bumi defisit US$ 5,6 miliar. Total defisit US$ 1,6 miliar) , maka penyediaan dana untuk subsidi BBN domestik dihentikan pada 2014. Program mandatori penggunaan BBN terhenti pada  2014.

Sejalan dengan itu harga CPO dunia menurun, yang mengakibatkan penerimaan pemerintah, petani sawit dan perusahaan juga menurun. Seperti diketahui karena pengalaman defisit perdagangan tersebut semua program terutama bantuan pemerintah banyak yang terpotong, termasuk program riset, replanting.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp