Membenahi Bisnis Sawit Dalam Tubuh BUMN

Apakah benar BUMN Perkebunan atau PTPN dominan dalam industri kelapa sawit? Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI punya pandangan berbeda. Menurutnya, BUMN  masih kecil peranannya dalam ekonomi sawit.

Pertanyaan Luhut Panjaitan,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bahwa BUMN mendominasi perekonomian dalam negeri menuai kontroversi. Dalam pernyataannya, Luhut berpandangan begitu dominannya BUMN dalam perekonomian karena jumlah BUMN dan anak usahanya yang mencapai 700 perusahaan.

“Saya usulkan kepada Jokowi antara menjual BUMN atau restrukturisasi. Ini sudah tidak sehat,” kata Luhut.

Tampaknya perkataan Luhut Panjaitan perlu dikaji lagi. Di sektor perkebunan sawit, total lahan tertanam yang dikelola Holding PTPN III seluas 567.428 hektare. Luasan ini diperkirakan baru 5 persen dari total luas perkebunan sawit di Indonesia yang mencapai 11,9 juta hektare. “Luasan tersebut menurun jika dibandingkan dengan tingkat pengusahaan lahan sawit BUMN pada tahun 1980 yang mencapai 20 persen,” Kata Tungkot  Sipayung ketika dihubungi Sawit Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Alasannya, kebijakan PTPN sejak tahun 1997 tidak memperioritaskan sektor perkebunan sawit, hal ini terlihat dari tidak ada komitmen kuat dari PTPN untuk menambah luas perkebunan dan mengembangkan hilirisasi industri kelapa sawit. Saat ini, PTPN masih mengembangkan industri refinery di Sei Mangkei Sumatera Utara yakni industri yang mengolah CPO/PKO menjadi produk seperti olein, stearin dan PFAD (palm, fatty acid distillate).

Padahal, industri sawit seperti industri oleofood, oleokimia dan biofuel, akan menjadi industri yang strategis di masa mendatang. Melalui hilirisasi minyak sawit akan memperkuat kedaulatan energi, di mana energi fosil seperti minyak bumi, batu bara dan gas akan segera habis.

“Kalau habis, Pertamina mau menjual apa? Jika PTPN mengembangkan sawit dan bersama petani rakyat mengembangkan bahan baku energi biofuel melalui sinergi BUMN, Pertamina dan PTPN akan mudah menghasilkan energi biofuel berbasis sawit sebagai pengganti energi fosil,” jelas dia.

Oleh karena itu, BUMN sebaiknya memperluas industri biofuel di sektor perkebunan kelapa sawit sampai 20 persen. Usaha ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan energi nasional tetapi juga menjadi solusi pemerintah untuk mewujudkan rantai pasar yang sehat dan berpihak pada kepentingan publik, di mana ada pembagian hasil yang adil antara negara dan petani rakyat.

Enny Sri Hartati, Direktur Institut For Development of Economics And Finance (INDEF) mengamini permasalah di tubuh PTPN. Menurutnya masalah yang dihadapi perusahaan perkebunan pelat merah lebih kompleks.

Pertama, sistem tata kelola di PTPN cenderung birokratis karena tidak dikelola secara transparan. Dengan begitu, informasi kinerja perusahaan belum dapat  diakses oleh publik. Selanjutnya, proses pengambil kebijakan di perusahaan negara itu berdasarkan kedekatan politis bukan prinsip kerja profesional. Kondisi ini memungkinkan kepentingan politik lebih didahulukan dibandingkan kepentingan publik maupun negara.

Tidaklah mengherankan PTPN bisa kalah saing dengan swasta yang ditopang oleh faktor modal, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi lebih mumpuni. Selain itu, pihak swasta menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip transparan, profesional dan bertanggung jawab kepada direksi komisaris atau pemegang modal. “Pemilik modal akan menilai betul kerja direksinya, kalau tidak efisien maka komisaris bisa langsung menggantinya,”ungkapnya.

Persoalan lainnya, kata Enny, dari ekspansi bisnis PTPN yang keluar dari core bisnis atau tidak sesuai dengan bisnis induk. Alhasil, anak-anak perusahaan PTPN menjalankan usaha yang bukan bidangnya, hal ini mengakibatkan bisnis yang sudah ada terbengkelai. “Ini jadi nggak fokus, seharusnya anak perusahaan mendukung core bisnis utamanya. Jangan BUMN malah mengurus sektor komersil yang sebenarnya bisa diurus swasta. Pada era Pak Jokowi dan Luhut banyak proyek-proyek yang dijalankan BUMN,” tambah dia.

Enny menegaskan pembenahan bisnis anak-anak usaha BUMN perlu dijalankan agar fokus menekuni bisnis induknya. Pembenahan PTPN juga perlu dilakukan dengan menjalankan tata kelola yang berlandaskan prinsip transparan, efisien, fleksibilitas dan akuntabilitas.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp