Dirjen Perkebunan : Syarat Replanting Perlu Disederhanakan

Syarat mendapatkan dana replanting sebaiknya dipermudah. Pasalnya, banyak petani yang kesulitan memenuhi syarat yang diminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian mengatakan replanting memang tidak bisa dilakukan pada laham yang belum jelas statusnya. Diperkirakan lahan yang harus direplanting seluas 1,6 juta ha dimana sebagian besar belum beres legalitasnya.

Pelaksanaan program replanting berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tiap tahun lahan yang bisa diremajakan seluas 300 ribu hektare. Pada kenyataannya baru satu kelompok petani yang bisa dibantu BPDP Kelapa Sawit, itupun tidak sampai 1.000 hektare.

Bambang meminta persyaratan program replanting petani dapat disederhanakan. Pihaknya berjanji akan membantu BPDP Kelapa sawit dalam proses seleksi peserta replanting. Solusi yang bisa dikerjakan dengan pembentukan Komite Replanting di mana pemangku kepentingan (stakeholder) akan bahu-membahu melakukan proses audit lahan petani. Selama ini, dalam aturan BPDP-KS memang mengharuskan kejelasan legalitas lahan petani sebelum kebunnya direplanting.

“Syarat replanting jangan dibuat rumit karena ini untuk petani. Perlu sinergi diantara kementerian terkait supaya bisa segara clear sehingga program replanting lebih aman,” pintanya.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.