Anizar Simanjuntak, Ketua Umum APKASINDO: Petani Diwajibkan Sertifikasi ISPO, Negara Harus Bantu

Pemerintah diminta tidak lepas tangan jika petani diwajibkan sertifikasi ISPO. Kendala utama adalah biaya mengurus sertifikat sangatlah tinggi. Tantangan lain membereskan status lahan petani sawit.

Anizar Simanjuntak, Ketua Umum APKASINDO menyatakan kesiapan anggotanya untuk mengikuti sertifikasi ISPO yang ditargetkan menjadi mandatori pada 2020.  Kewajiban mengikuti sertifikasi ISPO ini sejalan dengan program pemerintah untuk meremajakan perkebunan sawit petani.

“Kalau petani siap saja. Syarat (sertifikasi ISPO) sesuai  dengan program pemerintah sekarang ini untuk peremajaan lahan rakyat,”kata Anizar.

Menurut Anizar, petani menghadapi kendala berkaitan legalitas dan status lahannya. Banyak anggota APKASINDO yang perkebunannya ditetapkan masuk  kawasan hutan. Sementara itu, petani tidak tahu kalau areal perkebunannya ditetapkan menjadi kawasan hutan. “Mereka (petani) karena dari nenek moyang sudah bercocok tanam sudah sejak lama di situ. Kawasan hutan yang tidak digarap lalu digarap oleh masyarakat. Barulah muncul persoalannya,” papar Anizar.

Solusi terkait persoalan ini yaitu pemerintah seharusnya dapat menetapkan mana lahan yang layak atau tidak layak ditanami kelapa sawit. Sebagai contoh, kata Anizar,  perkebunan petani di Sumatera Utar sudah puluhan tahun menanam tiba-tiba ditetapkan menjadi kawasan hutan. “Petani butuh hidup makanya digarap. Setelah lahannya sudah menghasilkan barulah dijadikan  kawasan hutan. Bagi Apkasindo, istilahnya kami ingin lahan petani tadi diputihkan. Memang perlu dicari dasarnya tetapi inikan demi kepentingan rakyat juga,” tegasnya.

Menanggapi rencana mandatori sertifikasi ISPO petani, Anizar meminta pemerintah memperhatikan persoalan biaya sertifikasi. Pasalnya, pengurusan sertifikasi butuh biaya ratusan juta. Sulit rasanya bagi petani punya dana sebesar itu yang terjadi mereka sulit membiayai sertifikasi ISPO.

Oleh karena itu, kata Anizar, dia meminta regulasi pemerintah supaya mengalokasikan dana APBN untuk sertifikasi ISPO petani. “Kami harapkan ada regulasi terkait alokasi  APBN untuk sertifikasi ISPO,” ujarnya.

Selain itu, Sertifikat ISPO diharapkan memberikan keuntungan bagi petani. Anizar menyatakan pemerintah dapat membantu persoalan status tanah petani yang masuk kawasan hutan. Nilai tambah lain adalah harga buah sawit yang bersertifikat ISPO diberikan harga premium. “Ini semua untuk memberikan semangat kepada petani  petani.  Jangan sampai setelah petani dapat  ISPO tetapi harga seperti biasa dan permasalahan tetap muncul,” ucapnya.

“Jika semangat ISPO dalam rangka memutihkan kebun petani dalam kawasan HP (Hutan Produksi) dan HPK (Hutan Produksi Konversi),  itu dampaknya sangat luar biasa bagi petani. Dalam kegiatan replanting di Sumatera Utara, Presiden Jokowi telah menginstruksikan supaya lahan petani disertifikat, termasuk di kawasan hutan. Asalkan tidak berada di areal konservasi. ”

Anizar menegaskan asosiasinya sepakat apabila kawasan konservasi dilarang untuk dilepas bagi perkebunan. Sebab, undang-undang melarang penggunaan hutan konservasi.  “Pemerintah diharapkan  memberikan kemudahan untuk status tanah petani. Jika mereka  masuk dalam kawasan hutan ya dibantu supaya diubah.”

Saat ini, petani plasma dipandang paling siap mengikuti sertifikasi ISPO. Karena yang menjadi target utama ISPO diprioritaskan plasma. “Saya melihat ada lahan plasma sekitar 1 juta hektare yang siap ikut ISPO. Walaupun,plasma juga banyak kendala seperti sertifikat lahan,” ujarnya.

Pada Desember 2017, APKASINDO telah bertemu Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan persoalan status dan sertifikat lahan petani. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sofyan meminta APKASINDO untuk mendata lahan anggotanya untuk mengikuti program sertifikasi lahan.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp