Wasekjen APKASINDO: Replanting Lambat, Presiden Jokowi Perlu Turun Tangan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Petani sawit meminta kegiatan peremajaan (replanting) dapat dipercepat. Pasalnya waktu yang tersisa sangat mepet untuk mencapai target 185 ribu hektare pada tahun ini.

“Petani yang menghadiri seminar sawit IOPC sangat khawatir dan terkejut melihat  paparan pembicara (Pak Bayu Krisnamurthi). Karena menampilkan data realisasi replanting kebun sawit dengan dukungan dana BPDP-KS,” kata Rino Afrino, Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), melalui sambungan telepon, Jumat (20 Juli 2018).

Rino Afrino, mengatakan petani di seluruh Indonesia merasa khawatir karena sebentar lagi akan memasuki bulan Agustus 2018.”Praktis hanya tersisa 5 bulan lagi untuk mencapai target tersebut di tahun 2018 ini,”ujarnya.

Sampai Maret 2018, dari target replanting sebesar 205 ribu ha (target 2017 20 ribu ha dan target 2018 185 ribu ha), dana yang sudah disalurkan oleh BPDP KS kepada Bank penyalur hanya mencapai 9.200 Ha (4,5%), sedangkan yang sudah diserap dana nya oleh petani hanya mencapai 1.100 ha (0,5%).

Untuk mempercepat program replanting, kalangan petani meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Rino Afrino meminta Presiden Jokowi harus turun tangan untuk selesaikan permasalahan ini. Dalam pandangannya ada tiga hal yang harus diperhatikan.

“Pertama, Presiden sebaiknya mengevaluasi pejabat terkait yang berhubungan dengan program replanting,” ujarnya. Rino menyebutkan semoga Bapak Presiden dapat mengambil tindakan secepatnya, karena ini menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani sawit Indonesia.

Petani sawit ingin menagih pesan yang disampaikan Presiden Jokowi saat peresmian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Rokan Hilir, Riau, pada 9 Mei 2018. Presiden meminta program replanting benar-benar dapat segera diselesaikan. Baik menteri dan gubernur terkait diminta ikut mendukung peremajaan sawit rakyat.

“Dan jangan lupa pak menteri pak gubernur saya cek ini nanti. Jalan atau ndak. Saya punya alat untuk mengecek ini. Jangan main-main dengan saya, akan saya cek terus,” ujar Jokowi.

Terkait penyaluran dana replanting, Presiden juga menyentil kinerja BPDP-Kelapa Sawit. Jokowi menegaskan, “Saya dengar dana yang dikeluarkan Badan Pengelola Dana Sawit itu enggak cepat dan ruwet. Nanti pulang saya mau tanya, kenapa lama, kenapa enggak cepat? Ini udah ditunggu rakyat untuk segera peremajaan sawit,” tegasnya.

Rino mengusulkan juga sistem alur pengajuan replanting dapat disederhanakan. Ketiga membentuk satgas khusus replanting kelapa sawit yang beranggotakan multi stakeholder seperti pemerintah,asosiasi pekebun/Apkasindo, asosiasi pengusaha/Gapki, akademisi, lembaga riset dan LSM.

Dia pun mengingatkan replanting merupakan kunci sukses menjaga keberlanjutan produksi CPO kebun sawit rakyat. Karena itu, produksi yang baik tentu mensejahterakan petani dan menyelamatkan petani dari jurang kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden no.61/2015 tentang penggunaan dana BPDP KS. Beleid ini mengamanatkan amanat untuk kegiatan replanting kebun rakyat, peningkatan SDM petani, dan sarana Prasarana kebun rakyat.

“Namun sayang hingga hari ini realisasinya sangat kecil dan minim sekali. Sangat ironis karena dana sudah tersedia dan sulit bisa dieksekusi. Solusinya adalah langkah dan niat yang baik dari semua pemangku kebijakan untuk mewujudkan program ini,”pungkas Rino.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp