Undang-Undang Menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Proses pembangunan di Indonesia masih berada pada fase awal (early stages) dari lintasan pembangunan (pathway of development) kemasa depan. Namun demekian, sejak awal pemerintahan telah meletakan dasar-dasar kebijakan pengelolan pembangunan nasional secara lintas sektoral dan lintas wilayah/ruang. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan mulai dari level Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri pelaksanaan Undang-Undang.

Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan pembangunan nasional antara lain berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyakut mulai dari kebijakan tat kelola ruang, lahan, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, lingkungan, produk dan lain-lain.

Keseluruhan Undang-Undang tersebut secara konvergen mengarus pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Indonesia mengadopsi paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development)dimana pembangunan ekonomi (profit), sosial (people) dan pelestarian lingkungan (planet) berjalan secara seimbang, inklusif dan harmoni.

Pembangunan ekonimi (developmentalism) dengan mengabaikan kelestarian lingkungan bukanlah pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya pembengunan yang hanya melestarikan lingkungan (environmetalism) juga bukan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan akan terwujud jika secara ekonomi berkelanjutan (economic sustainability), secara sosisl berkelanjutan (social sustainability) dan secara lingkungan berkelanjutan (environmentalism sustainability).

Kebijakan dan Tata Kaelola Pembangunan Berkelanjutan Nasional di Indonesia

Regulasi/Kebijakan Tentang
Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Pembukaan
UU No. 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok Agraia
UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
UU No. 39 Tahun 2014 Perkebunan
UU No. 32 Tahun 2009 Pengelolaan lingkungan Hidup
UU No. 26 Tahun 2007 Tata Ruang
UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem
UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan
UU No. 17 Tahun 2004 Pengesahan Kyoto Protokol to the United Nations Framework Convention on Climate Changes
UU No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman
UU No. 18 Tahun 2012 Pangan
UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas
UU No. 20 Tahun 2014 Standarnisasi dan Penilaian Kesesuaian
UU No. 3 Tahun 2014 Perindustrian
UU No. 7 Tahun 2014 Perdagangan
UU No. 21 Tahun 2014 Pengesahan Cartagena Protocol on Bio Safety to the Convention on Biological Diversity
UU No. 5 tahun 1994 Pengesahan United Nations on Biological Diversity
UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
UU No. 25 tahun 2007 Penanaman Modal
UU No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
UU No. 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi

 

Pembanguna berkelanjutan juga bersifat holistik dan tidak tersekat-sekat (indivisibility). Pembangunan berkelanjutan disuatu daerah tidak mungkin terwujud jika hanya satu sektor atau satu industri/sektor saja yang berkelanjutan. Pembanguan berkelanjutan harus dilihat secara utuh lintas sektor, lintas wilayah/ruang dan lintas generasi.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp