Tata Kelola Sawit Indonesia Sesuai Standar PBB

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pelaku industri sawit di Indonesia mempunyai komitmen kuat dalam pelaksanaan tata kelola sawit berkelanjutan termasuk standar United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Saya bisa memastikan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dunia internasional termasuk PBB,” kata Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, dalam Informal High Level Discussion di Kantor Pusat UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan), New York, Amerika Serikat, dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (6/09/2017).

Dalam forum ini, Joko Supriyono menjadi pembicara bersama Musdhalifah Mahmud, Deputi Menko Perekonomian bidang Pangan dan Pertanian.

Di depan pimpinan UNDP dan sejumlah lembaga internasional, Joko memaparkan arti penting sektor perkebunan kelapa sawit bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. “Dan kalau kita lihat tren dalam satu dekade terakhir, kebun rakyat lebih pesat berkembang dibandingkan perusahaan swasta,” kata Joko.

Terkait isu keberlanjutan, Joko menegaskan hingga saat ini sudah ada 340 perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). ISPO adalah sertifikasi wajib bagi perkebunan kelapa sawit Indonesia. “Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk menjawab isu-isu keberlanjutan.”

Sementara itu, Musdhalifah Machmud mengatakan rakyat Indonesia juga ingin sejahtera seperti halnya rakyat di negara maju. “Dan perkebunan kelapa sawit sudah terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat kami,” katanya.

Musdhalifah mengatakan, 42% dari total perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh rakyat (smallholders). Dan banyak di antara mereka telah bertanam kelapa sawit sejak lebih seratus tahun lalu.

“Dan tingkat pendapatan petani sawit bisa 7 kali lebih besar daripada rata-rata pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Sektor perkebunan kelapa sawit menyerap 4 juta tenaga kerja dan akan menciptakan 1,3 juta tenaga kerja langsung pada 2020.

Terkait tuntutan keberlanjutan, dikatakan Musdhalifah bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan penguatan ISPO, melanjutkan pemberian izin baru, skema pencegahan kebakaran, dan perlindungan eksosistem gambut.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.