Replanting Sawit Diminta Cepat Berjalan

Kementerian Pertanian mengesahkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Bernomor 18/2016 mengenai pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit. Beleid ini diharapkan mempercepat  program replanting BPDP Sawit.

Dwi Praptomo Sudjatmiko Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementrian Pertanian mengatakan  molornya penerbitan permentan peremajaan yang tadinya ditargetkan terbit awal tahun ini ternyata menjadi Mei karena alotnya pembahasan di level pemangku kepentingan antara lain Kementrian Pertanian, BPDP Kelapa Sawit, Asosiasi Petani Sawit, Asosiasi Perusahaan Kelapa Sawit, Akademisi dan Ahli Hukum.

“Memang agak berat karena mengundang banyak pihak selain dari pemerintah. Pembahasannya berlangsung cukup alot sampai berbulan-bulan. Ada kekhawatiran tumpang tindih kewenangan antara Kementrian Pertanian dan BPDP,” jelas Dwi saat ditemui di kantornya, Jakarta pada pekan lalu

Pembahasan yang memakan banyak pertimbangan mengenai persyaratan petani yang diperbolehkan mengikuti replanting, dikhawatirkan tidak tepat sasaran kepada petani yang lebih membutuhkan. Misalnya, petani yang ikut replanting maksimal memiliki lahan perkebunan 4 hektar, sedangkan untuk kelompok petani memiliki lahan sekitar 300-400 hektar.

“Maksimal jumlahnya itu, kita takut kalau lebih dari 4 hektar justru petani yang sudah kaya, kan kasihan petani yang lain. Jadi, proses pembahasan lama karena untuk meminimalisir kesalahan,” tambahnya.

Terbitnya Permentan Replanting akan memperjelas pembagian tugas tiap lembaga dalam menyukseskan program ini. Hal ini akan dapat meminimalisir tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BPDP Kelapa Sawit. “Proses dan pengawalannya bisa semakin jelas kalau begini. Kita nggak mau ada masalah seperti benih palsu, penggunaan lahan yang tidak jelas di lapangan,” ujarnya.

Peraturan yang dirilis Kementan  menjadi dasar BPDP Kelapa Sawit mengeluarkan dana peremajaan kelapa sawit. Menindaklanjuti replanting membutuhkan dana, jelas Dwi, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit punya payung hukum dari Kementrian untuk mengeluarkan dananya. Meski demikian, aturan itu dapat pula diberlakukan secara umum bukan hanya mengatur kewenangan BPDP tetapi proses pendanaan perbankan atau pihak lain.

Kementan terbitkan Permentan juga pertimbangan peningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan petani. “Latar belakangnya karena sawit salah satu komoditas unggulan nasional dengan luas 11 juta hektar dan penghasil CPO sekitar 31 juta ton sehingga menghasilkan devisa lumayan besar. Regulasi dibuat untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan petani, apalagi pendapatan mereka masih rendah dan sering merugi,” katanya.

Kementan memasukan tiga komponen penting agar aturan mengenai replanting agar dapat berpihak kepada rakyat dan dapat tingkatkan produktivitas sawit nasional. Pertama, memberikan pembinaan replanting kepada petani mengenai bagaimana pembukaan lahan, pengadaan benih, pemupukan dan pemeliharaan tanaman sawit secara tepat.

Kedua, melakukan pengembangan kelembagaan berupa pemberian pelatihan-pelatihan khusus kepada tenaga pendamping yang melakukan penyuluhan replanting. Serta penguatan kepada organisasi dan manajemen dari petani yang dapat menyukseskan peremajaan ini.

Dwi menyatakan bahwa kegiatan pengembangan kelembagaan memuat kebijakan yang mengatur petani yang berhak mendapatkan dana replanting dari BPDP, yakni mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan petani swadaya yang tergabung dalam koperasi. Adapun tanaman sawit yang akan diremajakan telah berusia di atas 25 tahun karena tidak sudah tidak produktif menghasilkan tandan buah segar (TBS). “Umur segitu sudah tidak produktif, hasil TBS-nya begitu rendah karena di bawah 10 ton per hektar. Tanamannya pula sudah banyak yang rusak-rusak,” tambahnya.

Terakhir, petani mesti memenuhi syarat administratif berupa Surat Tanda Daftar Usaha Syarat Perkebunan (STDP), sertifikasi lahan, sertifikasi ISPO yang memungkinkan petani siap menjalani program ini.

“Sertifikasi ini perlu, misalnya benih tidak bersertifikat dikhawatirkan tidak berbuah apalagi proses penanaman sawit bisa 3 tahun,’’ katanya.

Dalam proses penyaluran dana subsidi replanting menjadi kewenangan dari BPDP Kelapa Sawit bukan oleh Kementan. Kewenangan BPDP adalah menghitung pembiayaan program replanting, sehingga setiap petani memperoleh bantuan subsidi dari lembaga tersebut. (Ferrika Lukmana)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.