Pegiat LSM Tolak Investasi Asing Dalam Restorasi Gambut

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Keinginan pemerintah mengundang investor asing dalam restorasi gambut mendapat kecaman dari pegiat lingkungan. Pemerintah diminta tidak bergantung kepada kucuran modal asing.

Gunawan, Ketua Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) mengatakan pemerintah dalam permasalahan lahan gambut seharusnya mengedepankan politik konservasi, baik dalam konteks perbaikan maupun menjaga kelestariaan secara berkelanjutan. Sebaiknya yang perlu dilakukan pemerintah perlu memfasilitasi partisipasi masyarakat dan tanggungjawab sosial perusahaan nasional, baik swasta maupun BUMN. 

“Oleh karenanya menjadi penting untuk tidak tergantung dari investasi asing. Kita harus belajar dari kasus kehutanan dimana restorasi ekosistemnya mengandalkan investasi asing dalam rangka mitigasi perubahan iklim,” kata Gunawan dalam perbincangan dengan sawitindonesia.com, Jumat (9/9).

Pada 21 September mendatang, pimpinan Badan Restorasi Gambut akan membuat dalam pertemuan yang bertajuk “Kontribusi Investasi Global untuk Restorasi Gambut”.  Pertemuan ini bagian dari kegiatan delegasi Indonesia yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Undangan modal asing dan negara pendonor untuk terlibat restorasi gambut telah dibicarakan Jusuf Kalla dan Nazir Foead, Kepala BRG semenjak akhir Agustus kemarin. 

Nazir Foead menjelaskan pihaknya memang mengundang investor ikut dalam program restorasi naik dari dalam maupun luar negeri. “Lahan yang perlu direstorasi sampai 6 juta ha lebih, plus 6 juta ha termasuk masih utuh dan harus dijaga,” kata Nazir kepada sawitindonesia.com.

Gunawan menegaskan ada tiga alasan mengapa investasi asing ditolak masuk dalam restorasi gambut. Pertama, menciptakan ketergantungan pada modal asing yang secara sejarah telah terbukti menciptakan ketergantungan kepada kebijakan politik, hukum dan ekonomi pemerintah;

Kedua, tidak memperkuat peran masyarakat dan perusahaan nasional sehingga tidak sesuai dengan tujuan kemandirian.

Ketiga, Lahan gambut adalah sumber plasma nutfah atau  Sumber daya genetik adalah kekayaan nasional yang seharusnya dilindungi negara agar tidak dicuri pihak asing

Teguh Surya, aktivis Greenpeace Indonesia, menyayangkan rencaan pemerintah ini karena yang  mendesak untuk dipersiapkan oleh BRG adalah roadmap perlindungan gambut yang berkelanjutan.

“Kita tahu pemerintah sedang panik menghadapi situasi ekonomi nasional saat ini akan tetapi tidak boleh juga kalap,”pinta Teguh. (Qayuum)

Sumber foto: istimewa

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.