Kelapa Sawit Ramah Lingkungan (Bagian Pertama)

Selama ini negara-negara Barat baik secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui LSM) secara intensif menyerang industri minyak sawit dunia khususnya minyak sawit Indonesia. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia dipersepsikan menyebabkan emisi GHG yang cukup besar.

Geraka anti sawit sudah dimulai awal tahun 1980-an. Pada awalnya tema yang diusung oleh gerakan tersebut adalah isu kesehatan yakni tropical oil diisukan mengandung korestrol. Kemudian tahun 1990-an tema yang diusung pengkaitan minyak sawit dengan pernyakit kardiovaskular. Tema pengkaitan lingkungan hidup dengan minyak sawit dimulai sejak awal tahun 2000 sampai sekarang.

Selain melalui kampanye negatif berbagai cara dilakukan untuk menekan perkembangan industri minyak sawit Indonesia. Mulai dari kebijakan tarif impor minyak sawit, tuntutan sertifikasi keberlanjutan produk minyak sawit sampai pada intervensi kebijakan di Indonesia. Moratorium hutan, peraturan pengelolahan gambut, pengelolahan limbah perkebunan kelapa sawit, Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), lebelisasi Palm Oil Free dan lain-lain dikendalikan oleh negara-negara Barat melalui LSM di Indonesia.

Benarkah gerakan anti sawit yang menghambat berkembangnya industri minyak sawit di Indonesia memiliki rasionalitas untuk melestarikan lingkungan hidup terutama untuk menurunkan emisi GHG Indonesia? Fakta-fakta emperis membuktikan bahwa gerakan tersebut tidak memiliki dasar rasionilitas yang memadai.

Menurut IEA (2016) emisi GHG global 68% beresumber dari komsumsi bahan bakar fosil. Negara-negara pengemisi GHG terbesar  dunia adalah China, Amerika Serikat dan India. Kermpat negara tersebut menyumbang sekitar 50% emisi GHG global. Kontribusi Indonesia dalam emisi GHG global hanya 1,3%.

Data FAO (2013) menunjukan bahwa kontribusi pertanian global hanya 11% dari emisi GHG global. Sekitar 95% dari emisi GHG pertanian global disumbang oleh sektor perternakan, pertanian padi dan pengunaan pupuk. Kontribusi pemenfaatan lahan gambut global hanya sekitar 2%.

Sumber emisi GHG pertanian Indonesia terbesar adalah padi dan kegiatan perternakan. Sekitar 66% emisi GHG pertanian Indonesia berasal dari pertanian padi dan perternakan. Kontribusi pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian/perkebunan hanya menyumbang 19% emisi GHG pertanian Indonesia atau hanya sekitar 1% dari emisi GHG Indonesia.

Demikian juga deforestasi global. Deforestasi terbesar terjadi sebelum tahun 1980 berada dikawasan Eropa dan Amerika Utara (matthew, 1983). Kemudian deforestasi periode 1980-2008 yang terbesar terjadi di Amerika Selatan untuk ekpansi ranch sapi, kebun kedelai, kebun jagung dan tebu (European Commission, 2013).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa gerakan anti sawit yang selama ini mengatasnamakan pelestarian lingkungan/emisi GHG tidak didukung fakta-fakta empires. Jika maksudnya benar-benar untuk mengurangi emisi GHG Indonesia maka LSM semestinya perlu mendorong pengurangan bahan bakar fosil sebagai penyumbang emisi GHG terbesar di Indonesia.

Di sektor pertanian LSM semestinya mendorong menurunkan emisi GHG pertanian Padi dan perternakan sebagai kontributor terbesar (66 persen) emisi GHG pertanian Indonesia.

Demikian juga, jika kebijikan penerapan  sertifikasi Palm Oil Sustainability dimaksudkan untuk mengurangi  emisi GHG pertanian Indonesia, maka seharusnya yang perlu dijadikan priotas sertifikasi Sustainability  adalah pertanian padi sawah dan perternakan, bukan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan urutan negara penghasil emisi GHG maka untuk melindungi bumi tidak hanaya dilakukan pada sektor produksi, tetapi lebih penting lagi di sektor komsumsi. Georgescu-Roegen (1971) Ekonom Rumania menyatakan yang perlu dilakukan oleh negara-negara maju bukanlah sustainable development saja, tetapi sustainable degrowth. Negara-negara utama pengemisi GHG global harus menurunkan komsumsi (energi dan pangan) agar emisi GHG berkurang. Sayangnya, mengurangi komsumsi sama artinya dengan menurunkan kesejahteraan masyarakat negara maju. Apakah masyarakat negera-negara maju bersedia hidup dengan kesejahteraan yang lebih rendah?

Jika rasionalitas gerakan anti sawit bukab upaya menurunkan emisi GHG global, apa motif dibalik gerakan tersebut? Motif gerakan anti sawit yang disponsori Barat  tersebut kemungkinannya adalah salah satu atau kombinasi kedua hal berikut.

Sumber Mitos vs Fakta, PASPI 2017

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp