Kebijakan Pembangunan di Indonesia Melindungi Keanekaragaman Hayati

Negara-negara dunia patut belajar dari Indonesia tentang pengelolaan ruang bagi kehidupan. Melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang, Indonesia sudah memetapkan minimum 30 persen dari luas daratan telah ditetapkan sebagai hutan. Ruang daratan dibagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sehingga Indonesia mengadopsi suatu harmoni dimana kawasan budidaya dan kawasan lindung hidup berdampingan secara harmoni pada ruang masing-masing.

Hutan tersebut dialokasikan untuk rumahnya biodiversity (satwa, flora dan mikroba asli), benteng alam dan konservasi alam. Sedangkan maksimum 70 persen sisa daratan diperuntukan untuk semua sektor pembangunan seperti pertanian, perkebunan, perternakan, pertokoan, perumahanan dan lainnya.

Meneurut data tahun 2015 misalnya dari sekitar 187 juta hektar luas daratan Indonesia, berdasarkan data citra satelit terdapat sekitar 88 juta hektar hutan di Indonesia. Berarti sekitar 47 persen daratan masih hutan (masih di atas syarat minimum yang ditetapkan Undang-Undang). Hutan tersebut lebih dari separuhnya merupakan hutan primer sebagai habitat alamiah biodiversity satwa dan tumbuhan liar seperti Gajah, Harimau, Orang Utan, Mawas, badak, singa, Beruang, berbagai jenis ungas dan lain-lain yang tersebar diseluruh daratan Indonesia.

Untuk areal pertanian-pedesaan sekitar 55 juta hektar atau 29 persen dari luas daratan. Sedangkan untuk sektor perkotaan (termasuk pemukiman, perkantoran, bisnis center dan lain-lain) mencapai sekitar 43 juta hektar atau sekitar 23 persen daratan. Termasuk dalam pertanian-pedesaan tersebut adalah perkebunan kelapa sawit yang luasnya sekitar 10,7 juta hektar atau sekitar 5 persen dari luas daratan Indonesia.

Perkotaan, pertanian/perkebunan dan hutan, hidup dan berkembang dalam ruang daratan Indonesia. Hutan sebagai tempat biodiversity harus tetap ada karena memiliki fungsi tersendiri dan tidak dapat diganti oleh fungsi tersendiri dan tidak dapat digantikan oleh fungsi pertanian/perkebunan maupun perkotaan. Sebaliknya, perkotaan sebagai aktivitas kehidupan masyarakat juga memiliki tempat dan fungsi tersendiri yang tidak dapat digantikan baik oleh hutan maupun pertanian/perkotaan.

Demikian juga pertanian/perkebunan sebagai penghasil pangan, energi dan biomaterial juga memiliki ruang dan fungsi tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh perkotaan maupun hutan. Kawasan pemukiman/perkotaan, pertanian/perkebunan dan hutan masing-masing memiliki fungsi dalam ekosistem yang tidak saling tergantikan sehingga harus hidup harmonis secara berdampingan pada ruang yang ditetapkan.

Dengan kata lain “Mall, Sawit, dan Orang Utan” hidup dan berkembang berdampingan secara harmoni pada ruang masing-masing. Itulah kebijakan tata ruang dalam ekosistem berkelanjutan di Indonesia.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp