Kebijakan Gambut Nasional Abaikan Fakta Ilmiah

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian serta lembaga negara yang mengurus aturan serta tata kelola gambut diminta mengakomodasi fakta dan kebenaran ilmiah mengenai pemanfaatan gambut. Saat ini pengambilan kebijakan gambut ibaratnya hanya  merujuk satu pendapat tetapi meminggirkan fakta ilmiah lainnya.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto, M.Sc  mengatakan pemanfaatan gambut seharusnya berpijak kepada ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah.

Lebih lanjut, kata Hery, pemanfaatan gambut telah lama dilakukan masyarakat Indonesia dan sudah terbiasa. Di beberapa kota ada yang berada di atas gambut. 

“Pemanfaatan gambut yang diperuntukkan kegiatan budidaya harus dijaga supaya tidak terbakar. Oleh karena itu, tata kelola air  harus disiplin dan ketat ketat untuk menjaga gambut dari berbagai kerusakan,” katanya IUFRO International and Multidisciplinary Scientific Conference di IPB International Convention Center, Bogor yang berlangsung pada 4-7 Oktober 2016.

Herry menambahkan gambut adalah potensi sumber daya alam yang luar biasa. Apabila kurang terkelola baik maka dapat menjadi bencana. Makanya perlu pengelolaan yang benar dengan sistim pengelolaan berkelanjutan.

“Sebaiknya  ada syarat dalam pemanfatan gambut. Yang menjadi masalah, dalam kebijakan gambut kita hanya mengambil satu pendapat saja sebagai kebenaran, tetapi mengabaikan pendapat lain,” katanya.

Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor Dodik Ridho Nurrochmat sepakat bahwa kebijakan sektor agro industri harus mengacu kepada ilmu pengetahuan. 

Yang terjadi sekarang, kata Dodik,  kebijakan  gambut yang diambil pemerintah hanya berdasarkan kepentingan politik. Sementara itu, ilmu pengetahuan terlibat hanya pada saat proses pengambilan kebijakan. 

Herry mengakui ada perbedaan perspektif diantara kalangan akademisi yang sebenarnya hal biasa. Namun perbedaan cara pandang akademisi dalam berbagai persepektif seharusnya tetap berpijak kepada data, fakta dan kebenaran.

“Setiap keputusan harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan kebenaran serta komprehensif. Sebaiknya, akademisi tidak hanya berpikir hanya untuk satu kepentingan jangka pendek tetapi harus berpikir untuk kepentingan nasional jangka panjang,” katanya. (Qayuum)

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.