Ini Penyelesaian Karut Marutnya Data Pangan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah diminta memperbaiki data pangan nasional yang menjadi pangkal masalah amburadulnya kebijakan pangan. Satu-satunya data yang dapat dipercaya hanyalah harga pangan.

“Data paling bisa dipercaya adalah harga karena semua punya akses dan bisa merasakan. Jika harga tinggi itu banyak pihak teriak. Harga merupakan hasil interaksi antara supply dan demand. Keduanya rusak, maka harga tidak bisa bohong,” kata Faisal Basri, Pengamat Ekonomi, dalam Diskusi Forum  Wartawan Pertanian bertemakan “Membenahi Data Pangan dan Pertanian Nasional”, di Jakarta, Jumat (18/3/2017).

Karut marutnya data pangan lantaran BPS tidak punya wewenang penuh terhadap persoalan data. Walaupun, Presiden Joko Widodo sudah mempercayakan masalah data berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).

“BPS bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.  BPS menghitung produksi dan Kementan masih menghitung luas areal,” jelasnya.

Herman Khaeron, Anggota Komisi IV DPR, mengakui wewenang Kementerian Pertanian lebih dominan dari BPS dalam persoalan data pertanian. Komposisinya 25% data dikelola BPS dan 75% berada dalam wewenang Kementerian Pertanian.

“Lucunya, luas baku sawah berdasarkan data 2009 dan 2017 tetap sama 8 juta hektare. Kendati ada laporan cetak sawah baru tiap tahun,” katanya di forum yang sama.

Enny Sri Hartati, Direktu INDEF, menyebutkan butuh kejujuran berbagai pihak untuk membangun kualitas data yang benar. Dicontohkannya, salah satu kerjasama survei antara INDEF dan Kementerian Pertanian mengenai tingkat kepuasan petani sebesar 76%. Sebenarnya, survei ini untuk menunjukkan tingkat kepuasan kepada petani penerima bantuan dan program dari Kementan. Peserta survei ini berjumlah 1.200 petani di 63 kecamatan dan 254 desa.

“Tapi Kementan memakai survei ini untuk menunjukkan tingkat kepuasan petani umum. Kemana -mana pakai ini,” kata Herman Khaeron.

Sadar Subagyo, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, mengusulkan supaya peranan BPS direvitalisasi sehingga tidak ada lagi data yang berbeda di tiap kementerian. Dengan begitu dapat dilakukan unifikasi data untuk memperoleh data akurat dan kredibel.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.