Ingin Menang 2019, Presiden Jokowi Harus Percepat Replanting Petani Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya membuat terobosan kebijakan peremajaan lahan (replanting) petani rakyat. Pasalnya program ini terancam batal karena terganjal legalitas lahan sawit rakyat. Diperkirakan lahan yang perlu diremajakan antara 1,5 juta-2 juta hektare.

“Penyebab lainnya adalah selama ini sekitar 90 persen sawit rakyat gagal memperoleh sertifikasi ISPO. Masalahnya disebabkan legalitas lahan,” kata Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), kepada redaksi pada Selasa (22/8/2017).

Tungkot menambahkan bahwa masalah legalitas lahan dan legalitas badan usaha petani sudah lama terjadi, lintas generasi, dan lintas rezim pemerintahan. Tetapi tidak ada lembaga lain yang berhak mengeluarkan legalitas lahan kaum Marhaen terutama petani sawit swadaya.

“Hanya pemerintah yang dapat menyelesaikanya. Apapun masalahnya seperti tata ruang, kawasan hutan, batas batas lahan. Ya, solusinya ada di tangan pemerintah,” tegas Tungkot.

Asmar Arsjad, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengeluhkan kurangnya perhatian Presiden Jokowi kepada petani sawit. Buktinya surat permohonan untuk bertemu presiden tidak kunjung ditanggapi. Malahan, pemerintah dinilai lebih respek kepada NGO asing.

“Kami sudah beberapa kali kirim surat audiensi kepada Presiden melalui kementerian sesneg (red-sekretariat negara). Tapi tidak ada jawaban. Malah, NGO lebih ditanggapi dengan keluarnya surat mensesneg yang menolak pembahasan RUU Sawit,”keluh Asmar.

Apkasindo merupakan asosiasi yang mewadahi petani sawit tersebar di 28 provinsi. Jumlah anggota diperkirakan lebih dari 2 juta orang. “Tidak sedikit anggota kami yang mendukung Presiden Jokowi pada pemilu 2014,” ujar Asmar.

Tungkot mengharapkan Presiden Jokowi turun tangan untuk ambil terobosan kebijakan tenurial melalui pemberian legalitas lahan dan badan usaha petani sawit.

“Petani sawit sudah berjasa mengangkat 12 juta penduduk dari pengangguran dan kemiskinan. Mereka tidak menjadi beban pemerintah. Petani sawit juga berjasa membawa Indonesia menjadi produsen terbesar CPO dunia,” tambah Tungkot.

Sebelumnya pada Mei 2017, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, berjanji program replanting a tetap dijalankan pada tahun ini. Program ini menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp