Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan (Bagian XXVIII)

Kebijakan PIR dan PBSN diatas, dapat dikatagorikan sebagai kebijakan ekonomi yang sukses (success policies). Kebijakan tersebut bergerak dari fase bantuan modal, kemudian naik kekelas menjadi fase subsidi modal dan kemudian menuju fase komersial (mandiri).

Dikatakan sebagai kebijakan sukses (Sipayung, 2012) karena sebagai alasan. Pertama, kebijakan tersebut berhasil (meningkatkan luas perkebunan khususnya perkebunan rakyat sesuai dengan target/sasaran kebijakan). Kedua, kebijakan tersebut berhasil secara bertahap memperbesar peran dunia usaha dan makin mengurangi tanggung jawab/beban pemerintah sehingga tidak menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Ketiga, Kebijakan tersebut berhasil menstilmulus investasi swasta dan masyarakat sehingga dengan investasi pemerintah yang tidak terlalu besar, dapat menarik investasi swasta/masyarakat (triggering effect) yang jauh lebih besar. Keempat, dengan kebijakan tersebut pemerintah mampu memenuhi kewajibannya dalam pembangunan. Artinya, keberhasilan pemerintah dalam memberdayakan dunia usaha, secara tidak langsung menyelesaikan sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangun ekonomi seperti penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan lain-lain.

Kebijakan Alokasi dan Harga Maksimum CPO Domestik. Pada periode tahun 1973-1990, pemerintah menempuh kebijakan pengalokasian dan harga CPO domestik. Tujuan kebijakan waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng yang saat itu mengalami kekurangan bahan baku dari kelapa/kopra pada awalnya (1973-1978) pemerintah menetapkan harga pembelian CPO domestik diutamakan untuk kebutuhan dalam negri dan dengan harga CPO ditetapkan pemerintah secara periodik.

Sumber: PASPI

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp