Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan (Bagian XXV)

Hal yang relatif sama juga terjadi pada industri sabun cuci dan detergen. Dari kapasitas industri sabun cuci sebesar 122 ribu ton, 78% berada di sentra-sentra konsumen. Bahkan pada industri detergen, sekitar 99% berada disentra-sentra konsumen terutama DKI Jakarta.

Kebijakan Pemerintah

Perkembangan industri minyak sawit Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, khususnya sejak tahun 1970. Kebijakan ekonomi yang dimaksud, kebijakan Perkebunan Inti Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), dan kebijakan perdagangan Internasional CPO dan produk turunannya.

Kebijakan PIR. Keberhasilan Indonesia menjadi produsen CPO terbesar dunia tahun 2006 dimana sekitar 40% bersumber dari perkebunan rakyat, tidak datang sendiri melainkan dari hasil (by design) kebijakan ekonomi pemerintah pada agribisnis minyak sawit. Kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah kebijakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan pengembangan Besar Swasta Nasional (PBSN), yang oleh banyak pihak diakui keberhasilannya. Dalam kebijakan PIR, yang bertindak sebagai inti adalah perkebunan negara (BUMN) dan perkebunan swasta. Sedangkan plasma adalah (calon-calon) perkebunan rakyat. Tugas dan tangung jawab inti antara lain membangun dan memelihara kebun-kebun calon plasma, sejak awal pembangunan kebun, serta ikut memelihara dan mengelola kebun dibawah bimbingan inti.

Mengingat peran inti sangat penting dalam keberhasilan PIR, sebelum Program PIR dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan penyehatan dan pengutan inti, melalui kebijakan bantuan pembiayaan (fasilitas kredit) yang dimulai pada 7 (tujuh) BUMN/Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN) I (1977-1981), dilakukan dengan PBSN II (1981-1986), dan PBSN III (1986-1990).

Sumber: PASPI

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp