Tidak Pro Masyarakat, Akademisi Sepakat PP Perlindungan Gambut Dirombak

MEDAN, SAWIT INDONESIA- Usulan merevisi  PP 57/ 2016  berikut 4 Permen Menteri LHK tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut  semakin menguat di berbagai daerah. Tidak hanya pelaku industri, usulan datang dari kalangan akademisi dan petani supaya beleid secepatnya diubah.

“Jika kawasan gambut yang sejak puluhan tahun lalu diupayakan masyarakat untuk budidaya tiba-tiba fungsinya berubah menjadi kawasan lindung,  kemana masyarakat akan pergi?” kata Rektor Universitas Sumatera Utara Prof DR Runtung Sitepu dalam Lokakarya Implikasi PP 57 /2016 Jo PP 71/2014 bertema “Mau kemana industri perkebunan industri di lahan gambut” di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Selasa (15/3/2017).

“Di sini, berkumpul para pakar yang dapat merekomendasikan cara- pelestarian gambut tanpa merugikan masyarakat luas.  Pendapat para akademisi yang memiliki netralistas dan keilmuan yang tinggi yang dapat memberikan gagasan untuk pelestarian gambut tanpa harus merugikan masyarakat secara luas,” kata Sitepu.

Pengamat perkebunan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Sapta Raharja, menilai, PP 572016 memiliki implikasi negatif terhadap budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang.  Pasalnya, sejumlah pasal dari PP tersebut  cenderung mematikan budidaya kelapa sawit secara perlahan. Bahkan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi di tingkat lokal dan nasional karena penurunan produktivitas kelapa sawit dan multiplier effect-nya  akibat matinya pengembangan ekonomi lokal.

Konflik social juga  akan bermunculan karena banyaknya masyarakat yang akan kelihangan mata pencaharian dan sumber penghasilan keluarga petani sawit.

“Saat ini, Setidaknya ada 340.000 kepala keluarga petani yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan sawit. Mereka akan kehilangan mata pencaharian jika dari 1,5 juta- 1,7 juta ha lahan gambut yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit berubah menjadi kawasan lindung.”

Pendapat senada dikemukakan pengajar Universitas Sumatera utara Dr Sabrina. Menurut dia, penerbitan PP tersebut tidak menghargai perjuangan rakyat Indonesia yang telah menginvestasikan waktu panjang dan uang untuk mengelola gambut.

“Dulu gambut tidak dilirik.  Lahan ini lebih cocok sebagai tempat jin buang anak. Kini setelah masyarakat terutama para transmigran yang sebelumnya gagal mengelola sawah dan kini berhasil memanfaatkan gambut untuk penanaman sawit dengan mudah ingin disingkirkan begitu saja.”

Herry Susanto, Ketua KUD Panji Rukun Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara mengatakan, sudah sejak lama petani binaannya melakukan penananam sawit mengikuti kaidah yang sejalan dengan tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dilahan gambut.

“Masyarakat melakukan penanaman secara bertanggung jawab agar tidak berdampak negatif terhadap  lingkungan. Kami memahami pentingnya melakukan penanaman secara berkelanjutan,” kata dia.

Menurut Herry,  komitmen untuk melakukan penanaman secata bertanggung jawab di lahan gambut telah membuahkan hasil. Di KUD Panji Rukun dengan jumlah petani plasma sebanya 390  KK, terjadi peningkatan produksi TBS kelapa sawit dari 24.833 ton per ha/tahun pada 2014 meningkat jadi 26.513 ton per ha/tahun pada 2016.

Kenaikan juga terjadi KUD KaryaMaju. Dengan jumlah petani plasma 400 KK, produksi TBS kelapa sawit meningkat dari 23.839 ton per ha/tahun pada 2014 naik menjadi jadi 26.27 ton per ha/tahun pada 2016.

lahan gambut yang sebelumnya bernilai ekonomis rendah, setelah ditanam kelapa sawit menjadi lahan produktif yang bernilai jual tinggi. Ini prestasi yang luarbiasa. Penanaman yang kami lakukan mampu menyejahterakan masyarakat, khususnya petani PIR Trans.

“Komoditas kelapa sawit di lahan gambut terutama di Sumatera Utara terbukti dapat menyumbang peningkatan perekonomian rakyat, perekonomian daerah dan perekonomian nasional, “ kata dia

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.