Hotspot Tidak Bisa Dijadikan Bukti Hukum Karhutla

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kalangan akademisi menyatakan hotspot (titik panas) tidak dapat dijadikan proses pembuktian hukum kasus kebakaran lahan di perkebunan kelapa sawit dan HTI (hutan tanaman industri). Pasalnya, masyarakat dan perusahaan akan menjadi korban putusan hukum tidak adil dan hanya berdasarkan tekanan dari LSM.

Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Yanto Santosa, pakar biologi Dr Gunawan Djajakirana, Pakar Agrometeorologi dan Perubahan Iklim Idung Risdiyanto, serta ahli tanah IPB Dr Basuki Sumawinta.

Idung Risdiyanto mengungkapkan, data hotspot tidak dapat menjadi indikator adanya kebakaran. Sebab hotspot sekadar menggambarkan titik panas. Apakah di daerah tersebut ada kebakaran, maka perlu dicek ke lapangan.

Misalnya ada letusan gunung, maka satelit akan menangkap data sebagai hotspot. Padahal tidak ada kebakaran di wilayah tersebut.”Jadi hotspot tidak bisa jadi bukti hukum kasus kebakaran lahan,” kata Idung.

Sementara itu Basuki Sumawinata mengingatkan, perlu dilakukan revisi dalam lampiran PermenLH No 7/2014 agar penetapan ganti rugi logis. Pasalnya, dalam berbagai kasus perkara pidana karhutla, parameter pengubah ganti rugi hanya berdasarkan luasan.

“Dalam perhitungan tersebut, semua paramater dianggap relatif tetap, kecuali untuk kerugian umur pakai karena perbedaan harga komoditas dan produktivitas.”

Menurut Yanto Santosa, akibat lemahnya pola pembuktian yang tidak memenuhi kaidah ilmiah, kerap terjadi dengan materi gugatan yang sama terjadi putusan pengadilan yang berbeda-beda.

Masalah itu tidak berhenti sampai disitu. Tekanan para yang LSM yang kurang memahami konteks gugatan dan jalannya persidangan secara utuh semakin menimbulkan kontroversi dan dampak sosiologis.

Karena itu, Yanto mengingatkan, masalah ini harus dituntaskan agar tidak berdampak negatif dan sistematik bagi sektor kelapa sawit dan HTI yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

”Perlu gambaran yang utuh tentang proses hukum kebakaran ditinjau dari kaidah ilmiah sehingga berbagai kontroversi dapat dihindari,” kata Yanto.

Gunawan mengungkapkan, tidak semua karhutla menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup khususnya kerusakan tanah. Dampak yang timbul dan tingkat kerusakannya sangat terkait dengan tingkat keparahan kebakaran. Umumnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia masuk pada tingkat keparahan ringan.

Hasil kajian ilmiah, kata dia, menunjukkan bahwa tidak semua karthutla mengakibatkan kepunahan seluruh jenis flora dan fauna. Kebakaran tidak hanya mengakibatkan penurunan tetapi juga peningkatan jumlah jenis/individu kekayaan jenis dan perubahan komposisi, serta lebih bersifat site spesifik. Karena itu, perhitungan ganti ruginya harus dilakukan secara khusus untuk setiap lokasi kebakaran.

“Penetapan besarnya dampak dan nilai kerugian seharusnya hanya dapat dilakukan jika kondisi keanekaragaman hayati sebelum terjadinya kebakaran diketahui,” pungkas Gunawan.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp