Dukung PP 57/2016, Dirjen Perkebunan Akan Terbitkan Aturan Pendukung

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian Pertanian akan menerbitkan aturan pendukung terhadap PP No. 57/2016 mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

“Akhir-akhir ini kami sedang mendiskusikan dengan pakar gambut tentang implementasi tersebut,” Bambang, Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Kementrian Pertanian bersama pakar gambut sedang mengkaji dan mendalami aturan tersebut hingga pada tahapan implementasi. Sebagai contoh kajian mengenai bagaimana sistem tata kelola budidaya sawit yang tepat pada kedalaman 45 cm permukaan air supaya tidak mengurangi produktivitas kelapa sawit.

Lebih lanjut, menurut Bambang, Kementrian Pertanian melalui PP No. 57/2016 akan mengawal tata kelola perkebunan kelapa sawit yang masuk kawasan gambut.

Pihaknya akan mendorong pengusaha sawit untuk memanfaatkan lahan gambut secara tepat lewat penanaman kelapa sawit yang berkelanjutan sert mempunyai manfaat ekonomi dan dunia usaha.

“Kebijakan gambut sebagaimana telah disempurnakan PP No. 71/2014 menjadi PP No. 57/2016 yang tentunya kita harus kawal semuanya itu tentang bagaimana pelaku usaha bisa melaksanakan dengan baik, ” jelasnya.

Khususnya pengembangan perkebunan di lahan gambut, menurut dia, perkebunan yang dimanfaatkan sebagai lahan sawit lebih baik karena daurnya lebih panjang daripada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang hanya satu daur.
Ia melanjutkan, bahwa perkebunan yang memasuki kawasan hidrologi gambut yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung agar izin pengelolaan lahan tersebut tidak diperpanjang.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.