Dra.Pradnyawati,MA, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan

Pemerintah Sadar Sawit Diserang Karena Persaingan Dagang

Pemerintah Indonesia aktif menjaga sawit di negara tujuan ekspor. Karena menjadi komoditas global, kampanye negatif sawit tidak terlepas persaingan dagang.

Sawit adalah produk perkebunan bernilai tambah tinggi untuk sektor pangan dan energi. Saat ini, sawit sifatnya telah mengglobal sehingga digunakan sebagai bahan baku penting berbagai macam produk di hampir seluruh negara di dunia. Diperkirakan lebih dari 50% yang ada di supermarket di dunia, misalnya, menggunakan minyak sawit dan turunannya sebagai bahan baku. Menurut Pradnyawati, sebagai komoditas ekspor global alhasil persaingan langsung antara minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lain menjadi tidak terhindarkan.

Sebab berdasarkan produktivitas, minyak sawit unggul 11 (sebelas) kali lipat ketimbang minyak kedelai, 10 (sepuluh) kali lipat minyak bunga matahari, dan 7 (tujuh) kali lipat minyak kanola. Itu sebabnya, harga jual minyak sawit dapat kompetitif dan berdaya saing di mata pembeli. Akan tetapi, kata Pradnyawati, multi keunggulan yang dimiliki minyak sawit menjadikan komoditas ini dinilai sebagai ancaman bagi produsen minyak nabati lainnya. “Minyak sawit kemudian menjadi musuh bersama (produsen minyak nabati)  yang harus dikalahkan,”ujarnya.

Menurut Pradnyawati, negara-negara produsen minyak nabati non-sawit seperti negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat, sangat masif dan terstruktur membuat kampanye negative. Kampanye dapat melalui  melalui tangan LSM maupun politisi.

Belajar dari pengalaman, isu negatif sawit berubah dari waktu ke waktu mulai  kesehatan, lingkungan, hingga HAM. Tujuannya adalah membentuk imej buruk terhadap sawit, bahwa  komoditas ini tidak berkelanjutan (sustainable) walaupun pada kenyataannya saat ini hanya minyak sawit merupakan satu-satunya komoditi perkebunan yang memiliki sertifikat keberlanjutan (sustainabilityi) seperti RSPO, ISPO. Tidak hanya hambatan teknis perdagangan namun Uni Eropa juga telah menggunakan instrumen anti dumping dan anti subsidi untuk menghambat lajunya produk sawit (Biodiesel) masuk ke Uni Eropa. Beruntung Indonesia berhasil memenangkan sengketa kasus ini baik di dalam negeri Uni Eropa sendiri maupun di WTO.

Pradnyawati menuturkan pemerintah menyadari serangan dan hambatan terhadap minyak kelapa sawit adalah bagian dari persaingan dagang dan ketidakpuasan Uni Eropa terhadap pajak ekspor dan pungutan ekspor yang diterapkan Pemerintah Indonesia atas produk minyak sawit.

Dalam menghadapi kampanye negatif, pemerintah Indonesia berupaya secara aktif dan optimal untuk mencapai kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satunya adalah komitmen terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Perbaikan tata kelola sudah berjalan baik di dalam negeri. Pradnyawati menjelaskan sudah ada kebijakan  moratorium terhadap pembukaan lahan baru perkebunan sawit. Disusul program  replanting sawit rakyat  di 25 provinsi di Indonesia serta berbagai kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Di tataran internasional, pemerintah juga membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan sawit. Pradnyawati menuturkan berbagai langkah diplomasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan antara lain penyampaian surat Menteri Perdagangan kepada Komisi Eropa dan seluruh Menteri Perdagangan negara anggota Uni Eropa, menyelesaikan kasus gugatan Perancis terhadap iklan Indonesia Trade Promotion Center di Lyon yang membuahkan kemenangan. Langkah diplomasi ini secara simultan juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri berikut jajarannya di KBRI wilayah Uni Eropa, Menko Bidang Kemaritiman, DPR-RI (Badan Kerjasama Antar Parlemen Indonesia), yang melakukan pendekatan dan negosiasi kepada kepada eksekutif, legislative/politisi dan bahkan LSM di Uni Eropa. Langkah ini terbukti membuahkan hasil positif yaitu hasil trilogue meeting antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan Dewan Eropa pada tanggal 13 Juni lalu antara lain membatalkan phase out minyak sawit pada tahun 2021.

Diplomasi sinergis ini berjalan efektif. Terbukti, Uni Eropa memberikan kelonggaran bagi minyak sawit untuk dijadikan bahan baku biofuel sampai 2030. Pradnyawati menjelaskan kendati ada kelonggaran dari Uni Eropa, namun potensi hambatan tetap ada. Apalagi jika memperhatikan persepsi negatif terhadap sawit. Sementara itu, terkait  amandemen Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa, Indonesia tetap pada komitmen mencapai target Sustainable Development Goals (SDG) 2030 dan dalam kaitan ini upaya pemenuhan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas.

Terkait dengan hal tersebut, lebih jauh Pradnyawati menjelaskan bahwa Pemerintah RI berkeberatan dengan model ILUC yang digunakan oleh EU mengingat model tersebut masih terbatas penggunannya dan 7 (tujuh) metodologi yang digunakan sendiri bersifat kontroversial serta tidak mengakomodir tantangan global dalam mencapai target SDG 2030.

Oleh karena itu, kata Pradnyawati, Indonesia ingin terlibat dalam kajian yang dibuat Komisi Eropa terkait Indirect Land Use Change (ILUC) sejak tahap awal. Kajian ini menentukan salah satunya apakah minyak nabati (termasuk minyak sawit) memiliki high and low risk ILUC.

“Indonesia mengharapkan penekanan pada kajian tidak hanya kepada deforestasi dan ILUC. Tapi juga pertimbangan target dan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDG) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),”jelasnya.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Customer Services on WhatsApp