DMSI Usulkan Pembentukan Badan Sawit Nasional

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengusulkan pembentukan  badan sawit nasional. Pendirian lembaga ini diharapkan dapat terakomodir dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan.

“Usulan ini akan disampaikan ke DPR. Sebab kami kita telah diundang beberapa kali dan diminta memberikan masukan.DMSI dianggap sebagai lembaga yang kompeten soal ini,” kata Derom Bangun Ketua Umum DMSI dalam perbincangan bersama media di kantornya di Jakarta, Senin (24/10).

Derom menyebutkan badan sawit nasional akan bertugas menaungi segala urusan terkait industri sawit. Usulan ini menjadi bahan masukan dalam rancangan Undang-undang Perkelapasawitan yang diharapkan terbit pada tahun depan.

Nantinya, lanjut Derom, badan ini akan berperan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan tentang usaha sawit dari hulu sampai ke hilir.

Awalnya, kata dia, banyak pihak mempermasalahkan kebijakan soal sawit yang tidak ditangani oleh satu badan khusus. Dampaknya menyulitkan praktisi industri ini untuk menjalankan usahanya yang juga berdampak pada produktifitas sawit. 

Semisal, masalah data mengenai sawit tidak terintegrasi oleh satu badan. Akibatnya publik kesulitan mengetahui institusi mana yang menginformasikan data yang tepat dan terpercaya. 

 “Kita kesulitan untuk mengetahui luasan lahan serta data lainnya, angka produksinya segini, pendapatannya segini, bukan kata-katanya yang berbeda dan membingungkan. Oleh karena itu kita membutuhkan data resmi dari pemerintah yang berkala dan memberikan informasi tentang sawit yang tercatat, valid dan terpercaya,” tambahnya. 

Untuk itu, salah satu peran lembaga ini mengumpulkan dan mengelola data di institusi terkait, kemudian di publikasi kepada masyarakat luas. Apabila, ada pihak yang tidak memberikan dan menginformasikan data terkait sawit maka pemerintah berhak memberikan sanksi. 

Menurutnya, negara lain seperti Thailand, Filipina dan Malaysia sudah lebih dahulu membentuk badan nasional yang khusus mengurusi komoditas perkebunan.  

“Di negara lain sudah melakukan pengelolaan secara struktur, contohnya di Thailand secara struktur pemerintah sudah jelas siapa saja yang mengurusi bidang sawit. Sedangkan di Filipina, ada coconut otority yang mengurusi komoditas kelapa, adapula lembaga khusus dari Malaysia, walaupun kadang kita tidak mengakui kalau negara itu lebih baik dibandingkan kita salah satunya pembentukan badan khusus ini,”jelasnya. (Ferrika)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.