Ditekan LSM Mighty Earth, Bupati Merauke Minta Bantuan Kedubes Amerika

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Bupati Merauke Frederikus Gebze mendesak LSM Mighty Earth supaya tidak lagi mencampuri urusan tanah hak ulayat masyarakat Papua. Permintaan ini disampaikan kepada pemerintah Negara Paman Sam melalui pihak Kedubes Amerika Serikat di Jakarta.

Saat ini, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovel Digoel menghadapi tekanan dari LSM asing seperti Mighty Earth yang mengakibatkan investor terusik dan masyarakat kian resah.

“Dua wilayah itu telah menjadi tempat investor untuk berinvestasi dan kita telah membuka diri untuk para investor namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar bupati Merauke, Papua, Frederikus Gebze saat memberikan keterangan pers usai diterima pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jumat (29/9/17).

Bupati Frederikus menjelaskan semua itu tidak berjalan mulus sesuai keinginan dari masyarakat Papua itu sendiri. LSM Asing seperti Mighty Earth sejak 2016 lalu gencar menyebarkan kampanye negatif terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat kabupaten Merauke maupun Bovel Digoel.

“Mereka (LSM-red) bicara hanya memakai data-data sekunder atau hanya dapat informasi atau mendengar dari beberapa pihak yang kemudian menyampaikan kepada petinggi-petinggi perusahaan yang sudah bermitra dengan kami,”jelasnya.

Sebagai informasi, sudah ada kerjasama dengan 7 perusahaan dan sudah ada 4 koperasi yang terbentuk berkat kerjasama dengan perusahaan tersebut.

Melalui Kedubes Amerika Serikat, Bupati Frederikus meminta dukungan Duta Besar AS Joseph R Donovan, Jr untuk mengingatkan LSM asing Mighty Earth untuk tidak melakukan kampanye negatif dan tidak mencampuri pembangunan perkebunan kelapa sawit didaerah kami, karena sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah RI dan sudah disetujui oleh kami masyarakat pemilik hak ulayat.

Dalam kunjungan ini, Bupati Frederikus didampingi masyarakat adat setempat. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sebastianus Ndiken menambahkan, kampanye negatif tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai pemikik hak ulayat, karena menyerang perusahaan kelapa sawit yang telah bermitra dengan masyarakat, sehingga perusahaan tersebut telah menghentikan pembukaan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit, akibatnya pembangunan kebun plasma untuk masyarakat lokal belum terlaksana sampai saat ini.

“Kami ingin agar kebun plasma untuk masyarakat segera dibangun agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik hak ulayat. Karena kami masyarakat Papua juga ingin maju dan sejahtera serta sejajar dengan saudara saudara kami didaerah lain diluar Papua,” ucapnya.

Seperti yang dilakukan Bupati, Sebastianus juga sempat mendatangi Kedubes Korea Selatan pada Rabu (27/9). Saat itu Sebastian beserta 8 orang pemilik hak ulayat lainnya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan pihak Korea Selatan yang telah aktif ikut membangun Papua. Kesempatan itu digunakan masyarakat Papua tersebut untuk menyampaikan permohonan ke pihak Kedubes untuk mendesak LSM asal Korea bernama Korean Federation for Environment Movement (KFEM) untuk tidak mencampuri urusan pengelolaan tanah hak ulayat masyarakat Papua.

“Apabila ada pihak-pihak yang ingin membantu kami, termasuk Mighty Earth, KFEM dan LSM asing lainnya, maka kami mengundang mereka untuk datang langsung ke daerah kami. Lalu berkoordinasi dengan pemda untuk aktif terlibat dalam pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.