Dihambat Moratorium, Perusahaan Pilih Kemitraan Dengan Petani

MUARA BUNGO, SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Jambi mendorong program kemitraan antara perusahaan dengan petani. Pola kemitraan dapat menjadi solusi di saat penerapan regulasi moratorium izin sawit.

“Dengan moratorium sawit, banyak pelaku sawit di Jambi tidak bisa ekspansi lahan. Walaupun secara potensi lahan tetap ada di Jambi,” kata Tidar Bagaskara, Ketua GAPKI Jambi, dalam perbincangan bersama wartawan di Muara Bungo, Kamis (14/09/2017).

Tidar menjelaskan justru perkebunan sawit petani tidak terkena dampak moratorium, sehingga masih dapat membuka lahan. Itu sebabnya, GAPKI Jambi mengarahkan anggotanya untuk mengoptimalkan program kemitraan bersama petani. Luas perkebunan sawit Jambi sekitar 689.966 hektare, berdasarkan data Dinas Perkebunan.

“Dari luasan tersebut, lahan sawit milik rakyat diperkirakan 65% termasuk plasma. Sisanya dikelola perusahaan 35%,” tutur Tidar.

Perkebunan sawit petani di Jambi berasal dari proyek Transmigrasi melalui Perkebunan Inti Rakyat semenjak dekade 1980-an. Disusul program KKPA yang lahannya dibuka pada 1994. Program ini dapat berkembang karena bantuan perusahaan untuk fasilitasi pembangunan kebun dan jaminan kredit perbankan. “Saat ini lahan eks PIR telah berkembang dan mereka sudah mandiri. Itu sebabnya, perusahaan memilih program kemitraan dengan masyarakat sekitar kebun,” ujarnya.

Program kemitraan bervariatif antara lain penyaluran bibit sawit dan pembinaan teknis agronomi. Menurut Tidar, kerjasama antara perusahaan dengan petani sudah terjalin baik. Melalui kemitraan yang baik, makanya jarang ditemukan konflik sosial skala besar antara perusahaan dengan masyarakat.

Berkait kemitraan, GAPKI Jambi mengajukan usulan kepada pemerintah daerah. Pertama, pengembangan swadaya masyarakat banyak disorot terkait bibit untuk meningkatkan produksi. Kedua, masalah pembinaan teknis untuk mendukung kemampuan petani.

Usulan berikutnya, kata Tidar, membangun kelembagaan petani sehingga mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah. “Jadi membangun kelembagaan yang lebih bagus di petani. Selain itu, memperkuat faktor SDM di koperasi karena mempermudah proses pembinaan ke depan,” pungkas Tidar.

Dari 186 perusahaaan, baru 32 perusahaaan yang bergabung GAPKI Jambi. Tidar telah meminta dukungan pemerintah daerah setempat untuk meminta perusahaan bergabung GAPKI. Tujuannya mempermudah koordinasi dan komunikasi antara pelaku industri dengan pemerintah.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.