Deforestasi Dipicu Lahan Peternakan dan Kedelai, Mengapa Sawit Yang Dipojokkan?

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kampanye deforestasi yang marak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, kerapkali memojokkan industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Pada kenyataanya kontribusi kedua komoditas ini sangatlah kecil terhadap kegiatan deforestasi karena sejumlah fakta menunjukkan pemicu utama berasal dari pembukaan lahan untuk peternakan dan lahan kedelai.

Merujuk kepad studi Climate Focus yang berbasiskan data Europe Commision (2013), dan Henders (2015), deforestasi dipicu kegiatan peternakan sapi dalam skala besar. Disusul tanaman kedelai dan gandum yang aktif membuka hutan untuk lahan pertanian. Dalam tulisan Doug Boucher, peneliti Iklim dan Energi di Union of Concerned Scientists, menjelaskan kelapa saiwt dan produk hutan sangatlah kecil kontribusinya sebagai penyebab deforestasi, diperkirakan 10 kali lebih kecil dibandingkan peternakan sapi.

Yang menarik adalah perusahaan sawit punya persentase tinggi terhadap komitmen pengurangan deforestasi. Dalam tingkat prosentase, komiten perusahaan sawit untuk mencegah deforestasi sebesar 59%, perusahaan produk kayu 53%, perusahaan kedelai 21%, dan perusahaan peternakan 12%.

Komitmen perusahaan sawit dan HTI terhadap masalah deforestasi tidak terlepas dari tekanan LSM terhadap isu ini. Yang menarik, mengapa LSM enggan menekan perusahaan kedelai dan peternakan sapi yang terbukti menjadi penyebab tertinggi deforestasi? Mengapa produk sawit yang dihasilkan negara berkembang seperti Indonesia serta negara Asia serta Afrika terus menerus diganggu?

Jawaban yang pasti adalah perang minyak nabati. Produktivitas kelapa sawit tidak dapat dikalahkan minyak kedelai serta minyak nabati lain. Sebagai gambaran, satu hektare perkebunan sawit menghasilkan 4 ton minyak sawit. Sedangkan, satu hektare lahan kedelai produktivitasnya 0,4 ton.

Prof Chairil Anwar Siregar, Peneliti Senior Ahli Tanah dan Karbon Badan Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), isu deforestasi sawit merupakan kekeliruan terbesar yang dikampanyekan LSM.

“Bisa dikatakan ada kepentingan karena kelapa sawit itu adalah tanaman, bahkan masuk dalam tanaman hutan. Sebab asal muasal tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang berasal dari hutan Afrika,” tegas Chairil pada akhir November lalu di Konferensi Sawit GAPKI.

Chairil Anwar menjelaskan mengapai LSM asing mengklaim bahwa tanaman kelapa sawit bisa menyebabkan pemanasan global maka bagaimana dengan tanaman kedelai, bunga matahari ataupun lainnya? Sebab tanaman kelapa sawit akan mengalami repalnting di umur antara 25 – 30 tahun, sedangkan tanaman kedelai dalam setahun tiga kali replanting.

“Bahkan FAO (Food and Agriculture Organization atau organisasi pangan dunia) menyebutkan yang namanya hutan yaitu lahan yang luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen, atau pohon dapat mencapai ambang batas ini di lapangan,” terang Chairil.

Pemerintah, pinta Chairil, jangan mau diatur-atur oleh LSM yang tujuannya justru merugikan negara. Sebab seperti diketahui bahwa saat ini devisa terbesar negara berasal dari komoditas kelapa sawit karena telah melebihi devisa yang dihasilkan oleh industri minyak dan gas (migas). Bahkan angka ini akan terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan akan minyak nabati.

Prof. Nyoto Santoso, Dosen Kehutanan Institut Pertanian Bogor, mencontohkan penggunaan konsep High Carbon Stock (HCS) yang belakangan ini sedang marak di perusahaan-perusahaan perkayuan dan kelapa sawit. Walaupun HCS belum dipersyaratkan karena belum tentu cocok di di Indonesia, tetapi LSM ada yang langsung menetapkan angka 35%. Padahal kondisi alam Indonesia hanya bisa minimal 75-80%.

“Jika kita ikut standar luar yang berupa 35%, maka habis lah kita. Hutan di Papua tidak akan bisa dimanfaatkan dan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk membangun daerahnya. Apa kita mau daerah Papua tetap dibiarkan begitu saja tanpa kemajuan?”

Dia pun menyayangkan pemerintah tidak mendengar saran para ahli dalam penetapan revisi PP Perlindungan Gambut, seperti pengaturan batas ketinggian muka air lebih dari 0,4 meter.

“Terbitnya aturan ini lebih karena kekhawatiran pemerintah terhadap masalah kebakaran. Masalah kebakaran atau kerusakan lingkungan tidak terkait batas ketinggian muka air 0,4 meter. Manajemen tata airnya yang perlu diperhatikan,” katanya. (Qayuum)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.